Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan program internet desa yang dipasang di berbagai wilayah tidak memungut biaya apa pun dari pemerintah desa. Seluruh layanan tersebut dibiayai melalui anggaran Pemprov Kaltim dan dikontrak langsung dengan penyedia layanan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, M Faisal, menegaskan bahwa desa tidak memiliki kewajiban membayar biaya bulanan atas program internet desa gratis tersebut.
โDari Januari dan Februari ada beberapa kepala desa yang melapor adanya oknum yang mengaku dari provider menagih biaya bulanan. Kami tegaskan, tidak ada tagihan untuk desa. Semua biaya ditanggung Pemprov Kaltim,โ kata Faisal, Rabu (5/2/2026).
Ia meminta para kepala desa tidak menanggapi pihak-pihak yang mengaku dari penyedia layanan dan melakukan penagihan. Jika praktik tersebut kembali terjadi, pemerintah desa diminta segera melaporkannya kepada Diskominfo.
โPemprov Kaltim yang berkontrak langsung dengan provider. Desa tidak dibebani biaya apa pun. Jika ada penagihan, mohon segera laporkan kepada kami,โ ujarnya.
Faisal menjelaskan, hingga akhir 2025 sebanyak 802 desa di Kalimantan Timur telah terpasang layanan internet gratis. Pada 2026 ini, Diskominfo menargetkan pemasangan tambahan di 39 desa sehingga totalnya mencapai 841 desa.
Sebaran pemasangan meliputi Kutai Barat sebanyak 167 desa, Paser 130 desa, Mahakam Ulu 50 desa, serta hampir seluruh desa di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Sementara di Penajam Paser Utara, seluruh desa telah terhubung dengan jaringan internet.
Dalam pelaksanaannya, Diskominfo menggunakan beberapa metode koneksi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Sebanyak 439 desa menggunakan jaringan fiber optik, 131 desa memanfaatkan jaringan seluler, dan 232 desa menggunakan satelit.
โFiber optik memang yang paling kencang, tetapi untuk daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan darat, kami gunakan satelit agar seluruh desa tetap bisa menikmati akses internet,โ jelasnya.
Ia mengakui masih ada beberapa desa, terutama di wilayah pedalaman, yang terkendala karena belum tersedianya aliran listrik.
โBeberapa desa persoalannya bukan di internetnya, tapi listriknya belum tersedia. Ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama,โ pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
