Klausa.co

Delapan Program Prioritas Pemprov Kaltim pada APBD Perubahan 2022

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM Sirajuddin (Apr/Klausa.co)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis melalui Sekretaris Veridiana Huraq Wang mempertanyakan program prioritas yang akan dilakukan pemerintah terhadap APBD Perubahan 2022 ini.

Mengingat, APBD TA 2022 mengalami kenaikan dibandingkan target yang telah ditetapkan pada APBD Murni TA 2022. Target pendapatan yang direncanakan semula sebesar Rp10,86 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp1,56 triliun.

Sehingga pada Perubahan APBD TA 2022, pendapatan daerah menjadi Rp12,42 triliun atau berdasarkan persentase naik sebesar 14,3 persen. “Dengan kenaikan ini, fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan apa output dan outcomenya untuk rakyat Kaltim,” ucapnya, dalam Rapat Paripurna ke-34, Rabu (7/9/2022).

Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM Sirajuddin mewakili Gubernur Isran Noor menyampaikan beberapa program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-35 yang terselenggara pada Jumat (9/9/2022).

Baca Juga:  Berikan Perlakuan Adil Terhadap Pelaku Seni, Dewan Atur Tarif Seniman Kaltim
Advertisements

Adapun delapan program prioritas tersebut antara lain pertama, terkait pembangunan infrastruktur perekonomian khususnya yang berhubungan dengan jalan, jembatan dan pelabuhan, jalan trans Kaltim. “Semuanya perlu untuk segera dituntaskan begitu pula pembangunan jalan kabupaten/kota,” bebernya, di Gedung D Komplek DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.

Kedua, Pemerintah Provinsi berkomitmen mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20 persen dan perencanaan wajib belajar 12 tahun. Ketiga, melakukan penanganan banjir terutama sepanjang daerah aliran Sungai Mahakam seperti di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Keempat, pemberian ekonomi ke rakyat semakin ditingkatkan terutama dengan memperhatikan pada sektoril informal dan UMKM. Kelima, penyelesaian krisis energi, pengurangan ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga listrik.

Baca Juga:  Dapat Rapor Merah Dari Presiden, Isran Noor Enggan Salahkan Masyarakat Atas Meningkatnya Kasus COVID-19

“Keenam, kemandirian dan kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan. Ketujuh, pembangunan kawasan perbatasan, kawasan pedalaman dan daerah terpencil. Kedelapan, memperbaiki iklim investasi seiring pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik,” bebernya.

Advertisements

(APR/ADV/Diskominfo Kaltim)

 

IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

.

Bagikan

logo klausa.co

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co