Samarinda, Klausa.co – Persoalan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) jadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Ketidaksinkronan kebijakan antara pendidikan taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) dinilai membuat orang tua hingga siswa berada dalam posisi serba sulit.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti aturan yang melarang pembelajaran calistung secara penuh di tingkat TK. Di sisi lain, siswa yang baru masuk SD justru dituntut sudah mampu membaca sejak awal tahun ajaran dimulai.
“Di TK tidak boleh mengajarkan calistung secara penuh, tapi di SD kelas 1 sudah dituntut bisa membaca,” kata Sri, Selasa (26/5/2026).
Menurut dia, kondisi itu memunculkan beban tambahan bagi orang tua. Banyak keluarga akhirnya memilih memasukkan anak ke lembaga les agar mampu mengikuti pola pembelajaran di sekolah dasar.
Sri menilai kebijakan pendidikan semestinya disusun lebih sinkron agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ia menyebut, ketidaksesuaian aturan justru membuat orang tua harus mencari jalan sendiri untuk menyiapkan kemampuan dasar anak sebelum masuk SD.
“Orang tua akhirnya terbebani les tambahan karena anak dituntut siap mengikuti pelajaran sejak awal masuk SD,” ujarnya.
Selain persoalan calistung, DPRD Samarinda juga meminta pemerintah menyusun sistem pendidikan yang lebih menyeluruh. Mulai dari proses penerimaan siswa baru hingga pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Komisi IV DPRD Samarinda menegaskan, setiap anak di Kota Tepian harus memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa dibebani sistem yang belum selaras di lapangan.
“Kebijakan pendidikan harus benar-benar dipikirkan dampaknya bagi siswa dan orang tua. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung kebingungan sistem,” tutur Sri. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
