Samarinda, Klausa.co – Andi Harun menatap tajam antrean panjang kendaraan yang mengular di depan SPBU. Ia merasa geram melihat kondisi ini yang terjadi hampir di setiap sudut kota Samarinda. Sebagai wali kota, ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Namun, ia juga merasa tidak berdaya menghadapi masalah distribusi BBM yang menjadi kewenangan Pertamina.
“Harus diperbaiki tata kelola distribusi BBM dan itu tidak terjadi hanya di Samarinda, tetapi di semua kota,” ujar Andi Harun, Minggu (19/11/2023). Ia mengaku sudah berulang kali menyampaikan kekecewaannya kepada pihak Pertamina, namun belum ada perubahan yang signifikan.
Andi Harun tidak hanya kecewa, tetapi juga curiga. Ia menduga ada penyalahgunaan kuota BBM yang seharusnya tersedia untuk masyarakat, namun dialihkan ke sektor industri dengan alasan tertentu. “Saya berharap itu juga bisa diperiksa benar-benar. Jangan-jangan ada dugaan kuota BBM dialihkan ke industri dengan berbagai alasan,” ucapnya.
Ia menilai bahwa fenomena antrean panjang ini menunjukkan ketidakmampuan pihak terkait untuk mencapai sisi terluar distribusi BBM. Ia mengatakan bahwa ini bukanlah kejadian pertama kali, melainkan sudah berlangsung sejak lama. “Kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi, kewenangan pemerintah terbatas dan tidak mencapai lapisan terdalam distribusi BBM,” ujarnya.
Meskipun demikian, Andi Harun masih berharap bahwa Pertamina, sebagai pemegang kewenangan utama dalam hal ini, dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Ia mengimbau Pertamina untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini agar kelangkaan BBM dan antrian panjang dapat diminimalkan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat. “Pertamina bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini agar kelangkaan BBM dan antrian panjang dapat diminimalkan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat,” bebernya. (Mar/Bob/ADV/Pemkot Samarinda)
