Balikpapan, Klausa.co – Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk mengonsolidasikan penyelenggaraan pembentukan portal Satu Data Indonesia (SDI). Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI.
Kebijakan yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2019 ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ketersediaan data berkualitas. Pasalnya, SDI sangat penting bagi perkembangan pembangunan yang lebih baik.
Dikatakan Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Adrie Dirga Sagita, SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah.
SDI ini lanjutnya, untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, untuk memudahkan penggunanya mengakses bahkan membagipakaikan suatu data antara instansi pusat dan instansi daerah.
Oleh karenanya, untuk mewujudkan itu harus ada validasi data dengan tujuan untuk menghasilkan data berkualitas. Sehingga nantinya, bisa menghasilkan informasi yang akurat dan kredibel menuju satu data.
Oleh karenanya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim menekankan pentingnya melakukan validasi data. “Mengapa perlu adanya suatu data? Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa data adalah jenis kekayaan baru yang lebih berharga daripada minyak,” ungkapnya, Kamis (20/10/2022).
“Data yang valid menjadi salah satu kunci dari pembangunan yang berhasil,” sambungnya, saat menjadi narasumber dalam kegiatan validasi data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim.
Ditegaskan Adrie bahwa validasi data benar-benar diperlukan suatu instansi untuk menghasilkan data berkualitas. “Ini adalah salah satu upaya kita agar menghasilkan informasi yang akurat,” tegasnya di Platinum Balikpapan Hotel & Convention Hall, jalan Soekarno Hatta, Kota Balikpapan.
(APR/ADV/Diskominfo Kaltim)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
