Samarinda, Klausa.co – Kekecewaan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap kebijakan pemerintah pusat dinilai berakar pada persoalan ketidakadilan fiskal yang dirasakan di daerah. Akademisi sekaligus Pengamat Hukum dan Politik Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro, menyebut keresahan itu dapat berkembang lebih besar jika kondisi ekonomi tidak membaik dan pemerintah tak segera merespons kebutuhan daerah.
Castro menilai berbagai kritik yang muncul di tengah masyarakat Kaltim bukan sekadar reaksi terhadap satu kebijakan tertentu. Menurut dia, ekspresi tersebut mencerminkan perasaan sebagian warga yang melihat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan secara adil.
“Itu merupakan ekspresi verbatim masyarakat Kaltim yang merasa ada perlakuan yang tidak fair,” kata Castro, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, persoalan politik anggaran tidak berhenti pada angka-angka dalam kebijakan pemerintah. Dampaknya turut dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika warga menilai kepentingan daerah belum mendapatkan porsi yang memadai, kekecewaan berpotensi terus terakumulasi.
Kondisi tersebut, kata dia, dapat semakin serius apabila tekanan ekonomi berlangsung tanpa diikuti kebijakan pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Dalam konteks itu, Castro melihat kemunculan narasi seperti “Borneo Merdeka” dan “Borneo Raya” di Kaltim perlu dibaca secara lebih luas. Dia tidak melihat istilah tersebut semata-mata sebagai gerakan politik yang berdiri sendiri, melainkan juga sebagai bentuk ekspresi atas rasa ketidakadilan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Ini kan bicara soal politik anggaran, tidak hanya ke pemerintah, tapi apa yang dirasakan warga juga. Jadi banyak cara mereka ekspresikan, berbagai istilah seperti Borneo Merdeka ataupun Borneo Raya,” ujarnya.
Castro juga menyoroti persepsi mengenai minimnya peran pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Menurutnya, ketika pemerintah dianggap tidak cukup hadir dalam memperjuangkan kebutuhan warga, ruang bagi munculnya kekecewaan akan semakin besar.
“Itu adalah pertanda ketidakhadiran pemerintah. Kan harusnya pemerintah yang fight untuk warganya,” katanya.
Dia menegaskan, ekspresi semacam itu bukan fenomena yang muncul secara tiba-tiba. Dalam sejarah hubungan pusat dan daerah di Indonesia, persoalan ketidakadilan fiskal beberapa kali menjadi salah satu pemicu kekecewaan masyarakat.
“Gejala seperti ini sudah lama, seperti di Aceh, di Papua. Kemudian protes-protes yang disampaikan di beberapa tempat juga, dari ketidakadilan fiskal itu yang memunculkan kekecewaan,” jelasnya.
Karena itu, Castro memprediksi tekanan sosial dapat meningkat jika situasi ekonomi masyarakat tidak menunjukkan perbaikan. Kekecewaan yang saat ini muncul dalam berbagai bentuk dinilainya berpotensi menjadi lebih luas.
“Jadi ya tinggal meledak saja. Saya kira akan semakin masif seiring dengan kondisi ekonomi saat ini,” ujarnya.
Meski demikian, Castro berharap ekspresi ketidakpuasan tersebut benar-benar berasal dari masyarakat bawah, bukan hasil mobilisasi elite politik. Baginya, suara yang lahir dari pengalaman dan keresahan warga memiliki konteks yang berbeda dengan gerakan yang digerakkan kepentingan politik tertentu.
“Yang kita harapkan memang protes itu datang dari lapisan bawah, bukan dikendalikan oleh elite politik,” kata Castro.
Dia juga membedakan keresahan masyarakat tersebut dengan wacana otonomi khusus Kaltim. Menurutnya, belum tentu ada hubungan langsung antara wacana tersebut dengan gerakan masyarakat di tingkat bawah.
“Dalam konteks Kaltim, otonomi khusus misalnya, itu kan tidak bersenyawa dengan gerakan masyarakat di bawah,” ujarnya.
Jika keresahan masyarakat hendak disuarakan lebih luas, Castro menilai pengorganisasian menjadi salah satu hal penting agar gerakan tidak berjalan tanpa arah.
“Penting untuk diorganisir supaya gerakannya rapi, kuat dan lebih terpimpin,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
