Samarinda, Klausa.co – Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Paser belum menunjukkan perbaikan signifikan. Hingga kini, tingkat kemantapan jalan baru menyentuh angka 30 persen. Sisanya, sekitar 70 persen, masih dalam kondisi rusak atau belum memenuhi standar.
Persoalan ini mencuat dalam pertemuan antara Komisi III DPRD Samarinda dan Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Kamis (30/4/2026). Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, mengingat posisi strategis Paser sebagai pintu masuk Kalimantan Timur (Kaltim)dari arah Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Jalan dengan kondisi baik baru sekitar 30 persen. Artinya, mayoritas ruas jalan masih belum tuntas,” kata Deni.
Dia menegaskan, persoalan ini bukan semata tanggung jawab pemerintah daerah. Sebagian besar ruas jalan yang mengalami kerusakan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi hingga pusat. Kondisi ini membuat perbaikan membutuhkan intervensi lintas level pemerintahan.
Di saat bersamaan, kemampuan fiskal daerah juga tengah tertekan. Penurunan dana bagi hasil berdampak langsung pada ruang gerak anggaran, termasuk untuk pembenahan infrastruktur dasar seperti jalan.
Tak hanya soal jalan, pertemuan tersebut juga menyinggung sektor pendidikan. DPRD mencatat masih banyak sekolah di Paser yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), menandakan ketimpangan layanan publik yang masih terjadi.
Deni menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat. Bahkan dia juga mendorong peran DPR RI untuk ikut mengakselerasi alokasi anggaran bagi daerah.
“Percepatan pembangunan harus dilakukan bersama. Salah satunya dengan memperkuat komunikasi dengan DPR RI agar kebutuhan daerah bisa segera direspons,” ujarnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
