Samarinda, Klausa.co – Diskusi publik program pendidikan gratis (Gratispol) antara mahasiswa dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di Universitas Mulawarman (Unmul) diwarnai aksi simbolik kartu merah, Selasa (31/3/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Unmul lantai 4 itu awalnya diinisiasi BEM FISIP Unmul. Namun di tengah forum, mahasiswa dari BEM KM Unmul turut hadir dan membawa kartu merah sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut dinamika tersebut sebagai hal yang wajar dalam ruang dialog. Seno menilai aksi itu tetap menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa yang perlu diperhatikan.
“Undangan sebenarnya kami tujukan kepada BEM FISIP. Namun hadir juga teman-teman dari BEM Unmul dan BEM KM yang membawa kartu merah. Kami tidak mengetahui itu ditujukan kepada siapa, tetapi bagi kami itu bagian dari aspirasi mahasiswa,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Seno menjelaskan bahwa sebagian mahasiswa sudah memahami program Gratispol. Meski begitu, masih ada kebutuhan sosialisasi lanjutan agar informasi yang diterima lebih merata.
“Masih ada yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, sehingga sosialisasi ke kampus-kampus akan kembali kami lakukan,” katanya.
Pemerintah juga mencatat keluhan mahasiswa terkait minimnya informasi yang valid mengenai program tersebut. Untuk itu, Pemprov Kaltim berencana menyiapkan call center 24 jam sebagai pusat layanan informasi terpadu.
Selain itu, sosialisasi akan diperluas ke 52 kampus dengan melibatkan pihak rektorat serta tim pemerintah daerah. Seno menegaskan, program Gratispol merupakan upaya pemerintah untuk menjamin akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di Kaltim.
“Mahasiswa adalah sumber daya manusia masa depan, sehingga setiap aspirasi harus kita tampung dan perhatikan,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
