Samarinda, Klausa.co – Insiden kembali ditabraknya Jembatan Mahakam pada Minggu, 8 Maret 2026 lalu, dinilai menunjukkan lemahnya pengelolaan lalu lintas kapal di Sungai Mahakam. Peristiwa yang terus berulang itu memicu kritik dari kalangan akademisi yang menilai evaluasi dan pengawasan terhadap aktivitas pelayaran masih belum maksimal.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Khairil Anwar, mengatakan frekuensi tabrakan terhadap jembatan di Sungai Mahakam dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi.
“Sebagai orang Kaltim tentu kita sedih, marah, dan kesal melihat kejadian yang terus berulang. Dulu jembatan memang pernah ditabrak, tetapi tidak sesering sekarang. Ini menunjukkan lalu lintas di Sungai Mahakam semakin padat,” ujarnya, Kamis (11/3/2026).
Menurutnya, selama ini penanganan insiden lebih banyak berhenti pada perhitungan kerusakan fisik dan mekanisme ganti rugi, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap keamanan infrastruktur.
“Begitu ditabrak, yang dihitung hanya kerusakan lalu ganti rugi. Padahal dampak keamanannya bagaimana? Jembatan itu dibangun untuk puluhan tahun. Kalau terus ditabrak, tentu umur teknisnya akan semakin pendek,” katanya.
Khairil juga menyoroti dampak ekonomi yang muncul setiap kali jembatan harus ditutup sementara untuk pemeriksaan. Penutupan akses tersebut, menurutnya, dapat mengganggu distribusi logistik serta aktivitas masyarakat.
“Jembatan itu sangat vital karena logistik banyak lewat di situ. Ketika ditutup, truk mengantre panjang dan aktivitas masyarakat terhambat. Kerugian ekonomi seperti itu tidak pernah dihitung dalam skema ganti rugi,” jelasnya.
Ia juga menilai aktivitas angkutan sumber daya alam di Sungai Mahakam khususnya batu bara selama ini lebih banyak menyisakan risiko bagi daerah dibandingkan manfaat langsung yang diterima.
“Batu bara lewat sungai, tapi begitu turun ke air tidak ada lagi pendapatan bagi Kaltim. Yang ada justru kita menanggung risiko kerusakan, pencemaran, hingga kecelakaan di sungai,” ujarnya.
Karena itu, Khairil mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan lalu lintas kapal di Sungai Mahakam, termasuk penataan jadwal melintas dan pengawasan kapal yang berada di sekitar jembatan.
“Provinsi seharusnya dilibatkan dalam pengaturan lalu lintas. Misalnya mengatur jadwal melintas atau titik parkir sebelum melewati jembatan. Dengan manajemen yang baik, potensi kecelakaan bisa diminimalkan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Khairil juga menanggapi polemik di media sosial terkait pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Ia menilai perdebatan publik justru bergeser dari substansi persoalan menuju kritik terhadap sosok yang menyampaikan isu tersebut.
“Yang terjadi sekarang justru substansinya hilang. Yang disorot malah personalnya. Padahal yang disampaikan itu menyangkut kepentingan masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Menurutnya, fenomena framing di media sosial merupakan bagian dari dinamika komunikasi publik di era digital yang kini harus dihadapi para tokoh publik.
“Sekarang siapa saja bisa memotong video, membuat narasi, lalu menyebarkannya. Itu bagian dari dinamika politik dan kehidupan publik yang harus dihadapi oleh politisi,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
