Samarinda, Klausa.co – Kinerja layanan pengaduan program beasiswa “Gratispol” milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menjadi sorotan. Lambatnya respons admin dalam menanggapi pertanyaan membuat sejumlah mahasiswa meluapkan kekecewaan di jagat maya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah, angkat bicara. Ia mengakui adanya ketimpangan besar antara jumlah tenaga admin dengan beban kerja yang ada. Saat ini, seluruh alur komunikasi dan verifikasi hanya ditangani oleh 10 orang personel.
”Memang admin kami terbatas, hanya 10 orang. Dalam sehari, kapasitas maksimal pelayanan kami sekitar 100 orang,” ungkap Dasmiah, pada Selasa (3/2/2026).
Kondisi ini dianggap tidak ideal mengingat Program Gratispol menargetkan jangkauan hingga 100 ribu mahasiswa di seluruh Kaltim. Dasmiah menjelaskan, ribuan pesan masuk setiap hari melalui kanal WhatsApp resmi, sehingga penumpukan pesan tidak dapat dihindari.
”Yang menghubungi itu puluhan ribu mahasiswa. Tidak mungkin semuanya terjawab seketika,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa tugas admin bukan sekadar membalas pesan singkat, melainkan melakukan verifikasi data pendaftar. Proses ini menuntut ketelitian tinggi karena berkaitan langsung dengan hak penerima manfaat.
”Proses verifikasi butuh kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan data. Karena beban kerja ini, seringkali admin baru bisa membalas pesan pada malam hari. Semua pasti dijawab, tapi harus bergiliran,” jelas Dasmiah.
Selain masalah teknis SDM, Dasmiah menyoroti perilaku pendaftar yang kurang teliti dalam membaca petunjuk teknis (juknis). Menurut pantauannya, banyak kendala yang dilaporkan mahasiswa sebenarnya sudah dijelaskan secara detail dalam panduan.
”Banyak yang ingin cepat selesai tapi instruksi terlewat. Akhirnya terjadi kesalahan pengisian data yang kemudian dianggap gangguan sistem, padahal itu karena kurang teliti,” tegasnya.
Terkait status tenaga kerja, Dasmiah meluruskan bahwa tim admin dan verifikator bukan berasal dari internal Biro Kesra maupun Tim Pengelola Program Gratispol (TP2GP), melainkan hasil rekrutmen khusus.
Meski menyadari layanan saat ini jauh dari kata sempurna, rencana penambahan personel admin masih terganjal urusan keterbatasan anggaran.
”Evaluasi tetap berjalan, namun kami harus realistis dengan kondisi anggaran yang tersedia saat ini,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
