Samarinda, Klausa.co – Kekhawatiran soal intervensi dan praktik tak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa kembali mencuat seiring percepatan program pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim). Menjawab isu tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim menegaskan posisinya sebagai pendamping hukum yang terbuka, profesional, dan tanpa campur tangan terhadap kewenangan perangkat daerah.
Penegasan itu disampaikan Kepala Kejati Kaltim, Supardi, dalam Morning Coffee Session bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Rabu (24/12/2025). Dia memastikan setiap satuan kerja memiliki otoritas penuh dalam menjalankan program, termasuk pengadaan, tanpa intervensi dari internal kejaksaan.
Supardi menepis anggapan bahwa kejaksaan kerap mencampuri proses teknis proyek pemerintah. Menurutnya, peran Kejati justru sebatas memberikan pendampingan hukum ketika diminta, guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
“Tidak ada istilah intervensi dari orang kami. Silakan bekerja secara profesional. Kalau memang membutuhkan pendampingan, Kejati terbuka,” ujarnya.
Di sisi lain, Supardi juga menegaskan sikap keras terhadap segala bentuk praktik menyimpang dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak ragu melapor apabila menemukan indikasi pemaksaan, titipan proyek, hingga permintaan setoran oleh pihak mana pun.
“Kalau ada praktik seperti itu, segera laporkan. Jangan dibiarkan,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, menilai kehadiran Kejati sebagai mitra pendamping hukum menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, terutama di tengah percepatan realisasi anggaran.
Menurut Ujang, sinergi antara Pemprov dan Kejati Kaltim tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan hubungan checks and balances yang sehat. Bahkan, ia menyebut posisi gedung Kejati yang berseberangan langsung dengan Kantor Gubernur sebagai simbol saling mengingatkan dan mengawasi.
“Kalau ada persoalan hukum, sudah jelas ke mana harus meminta pendampingan,” katanya.
Ujang juga menyinggung percepatan realisasi APBD Kaltim 2025 di penghujung tahun, termasuk pelaksanaan program prioritas seperti Gratispol dan Jospol yang berdampak besar secara fiskal, administratif, dan sosial.
Menurutnya, program-program tersebut membutuhkan kepastian hukum agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Pendampingan hukum menjadi kunci agar pembangunan berjalan cepat, tetapi tetap bersih,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
