Kukar, Klausa.co – Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kukar dalam membangun tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
Penghargaan ini terasa istimewa bagi Bupati Kukar, Edi Damansyah. Ditemui di sela-sela kesibukannya, Edi menekankan pentingnya Opini WTP sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas belanja daerah.
“Opini WTP menjadi cerminan bagi kami untuk terus berbenah dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat Kukar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi optimis tata kelola keuangan Pemkab Kukar ke depan akan terus membaik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan berbagai target prioritas yang telah dicanangkan dan tercapai setiap tahunnya.
Di sisi lain, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, menyampaikan bahwa meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD. BPK memberikan Opini WTP kepada 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agus mengingatkan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan BPK dalam waktu 60 hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan. Hal ini sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan di daerah.
Pencapaian Opini WTP ini patut diapresiasi sebagai bukti nyata komitmen dan kerja keras Pemkab Kukar dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prestasi ini menjadi motivasi bagi Pemkab Kukar untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan Kukar yang semakin maju dan sejahtera. (Ah/Fch/ADV/Diskominfo Kukar)
