Samarinda, Klausa.co – Tuntutan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam demonstrasi terkait kemiskinan ekstrem di Samarinda mendapat respons dari Komisi IV DPRD Samarinda. Dalam rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda, Ketua Komisi IV Sri Puji Astuti memaparkan empat poin yang menjadi sorotan mahasiswa, termasuk langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dan penggunaan anggaran Rp 5 triliun untuk penanganan masalah tersebut.
Puji menegaskan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan ekstrim melibatkan lebih dari sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinsos, Diskes, Disdik, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Disnaker.
“Program-program tersebut tidak hanya terfokus pada Dinsos saja, namun melibatkan berbagai instansi terkait,” ujarnya pada Senin (18/3/2024).
Rapat tersebut juga membahas data mengenai kemiskinan ekstrim di Samarinda. Data menunjukkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinsos, Disdik, dan instansi lain. Pembahasan mengenai validitas data juga menjadi fokus, di mana hanya 1.232 jiwa yang terdaftar setelah diverifikasi oleh berbagai lembaga.
Puji menjelaskan beberapa program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, seperti bantuan bagi siswa miskin, subsidi air, bantuan kesehatan, serta bantuan sosial non-tunai. Untuk tahun 2024, dianggarkan bantuan sebesar 300 ribu rupiah selama 10 bulan bagi 1.329 keluarga.
Pemerintah Kota Samarinda juga akan melakukan tiga langkah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim, yaitu mengurangi beban masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Tim pendamping yang terdiri dari berbagai lembaga akan dibentuk untuk memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan ekstrim.
“Kita berharap bahwa semua program pemerintah yang telah direncanakan dan dianggarkan untuk tahun 2024 dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Samarinda,” tutup Puji. (Yah/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
