Yogyakarta, Klausa.co – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Badan Anggaran DPRD Kukar menggelar pembahasan Pra-Rancangan APBD Tahun 2024 di Novotel Malioboro, Yogyakarta, Minggu (5/11/2023) malam. Pembahasan ini dibuka oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin.
Dalam pembahasan ini, Sekretaris TAPD Aspiadi memaparkan proyeksi pendapatan APBD Tahun 2024 yang mencapai Rp13,376 triliun, naik Rp927 miliar dari kesepakatan KUA PPAS sebesar Rp12,449 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penambahan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp34 miliar.
Aspiadi juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk Mandatory Spending seperti pendidikan, kesehatan, Diklat ASN, dan pengawasan telah memenuhi persentase minimal yang ditetapkan. Selain itu, alokasi anggaran untuk infrastruktur juga telah mencapai 40 persen dari total pendapatan DBH dan DAU.
Aspiadi menambahkan bahwa DBH sawit dan DAU Spesifik Grant merupakan bagian dari penerimaan negara atas bea keluar dan pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan kabupaten yang menjadi jalur logistik pengangkutan sawit.
“Sementara, DAU spesifik Grant berdasarkan UU1/2022 dialokasikan untuk peningkatan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum serta mendukung pendanaan kelurahan melalui kebijakan penggunaannya, termasuk DAK fisik dan Dak non-fisik,” jelasnya
Setelah mendengarkan paparan dari TAPD, anggota Banggar DPRD Kukar memberikan tanggapan dan masukan terkait proyeksi rancangan pra APBD tahun 2024. Pembahasan ini akan dilanjutkan dengan membahas penggunaan proyeksi usulan realisasi APBD 2024 pada Senin (6/11/2023). (Dy/Mul/ADV/Diskominfo Kukar)
