Jakarta, Klausa.co – Ketua Umum Organisasi Sayap PDI Perjuangan Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Wanto Sugito menanggapi kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap kebijakan yang diambil pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo. Kritik yang disampaikan AHY dalam pidato politik di Tennis Indoor Senayan, pada Selasa (14/3/2023) tersebut menilai pemerintah kurang berpihak kepada rakyat miskin atau wong cilik.
Tanggapan politikus muda PDI Perjuangan tersebut, dia mengkritik balik era pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“AHY bisanya mengkritik pemerintahan Jokowi saja ya, mengkritik pemerintahan bapaknya tidak bisa. Sekarang saya tantang deh, sebutkan sepuluh keberhasilan SBY. Kemudian bandingkan dengan anggaran, serta utang yang menumpuk selama pemerintahan SBY. kemudian buka itu korupsi Ketum Demokrat yang ironi dengan slogannya, Katakan tidak pada Korupsi!” tegas Wanto.
Ketua DPC PDIP Tangsel ini menegaskan, pemerintah Jokowi sudah benar-benar mengalokasikan anggaran orang miskin untuk orang miskin. Pengalokasiannya sudah tepat sasaran. Seperti program kebijakan rumah sakit gratis untuk rakyat melalui BPJS, peningkatan jaminan Kesehatan dan sebagainya.
Oleh sebab itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi mencapai 76,2 persen seperti yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Jadi menurutnya, AHY seharusnya tidak membandingkan komitmen pemerintah Jokowi untuk wong cilik dengan komitmen pemerintahan era SBY.
“Saat itu kan dana untuk orang miskin dipakai untuk dana pemilu melalui Bansos. Itulah yang membuat suara Demokrat naik menjadi 300%,” tegas Wanto.
Lebih lanjut, Wanto membeberkan kegagalan SBY terkait kesejahteraan wong cilik. Di matanya, pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY punya banyak catatan merah. Kegagalan SBY ini diantaranya dibuktikan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan petani, utang per kapita naik dari USD 531,29 menjadi USD 1.002,69 pada 2013.
Selain itu, pembayaran bunga utang menyedot 13,6% dari anggaran pemerintah pusat. Postur APBN semakin tidak proporsional karena didominasi oleh pengeluaran rutin dan birokrasi. Ditambah turunnya lapangan kerja dari 436.000 menjadi 164.000. Bahkan neraca perdagangan dari surplus USD 25,06 miliar menjadi defisit USD 4,06 miliar.
“AHY ini berulang kali saya katakan harus belajar baca data dulu terkait kegagalan bapaknya, baru kemudian mengkritisi kebijakan Jokowi.” tutup pria yang akrab disapa Klutuk ini.
Sebelumnya, Dalam pidato politiknya secara terang-terangan pria yang akrab AHY mengkritisi berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. AHY menyoroti alokasi anggaran yang dinilainya terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar dan tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik.
(Mar/Mul/Klausa)
