Samarinda, Klausa.co – Upaya penurunan stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai tak akan bergerak signifikan selama fondasi pelayanan kesehatan di lapangan masih rapuh. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa persoalan ini membutuhkan langkah yang lebih konkret ketimbang sekadar memenuhi target.
Menurut Ananda, pemerintah daerah harus memberi perhatian serius pada kualitas tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan. Mereka, kata dia, berperan langsung dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak. Dua hal tersebut adalah komponen paling krusial dalam memutus mata rantai stunting.
“Penanganan stunting harus dimulai dari akarnya. Penguatan tenaga kesehatan adalah kunci karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Ananda, Sabtu (29/11/2025).
Ia menyebut posyandu, kelurahan, serta pemerintah kabupaten dan kota sebagai basis pergerakan yang mesti diperkuat. Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan visi mencetak generasi emas Indonesia 2045 yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas.
Meski pemerintah pusat menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen, Ananda menilai angka itu belum cukup untuk mendorong Kaltim terbebas dari persoalan tersebut. Ia menegaskan target ideal adalah menuju nol persen.
“Kita ingin mencapai nol persen. Untuk Kaltim, diperlukan kerja bersama dan upaya yang lebih keras,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Salah satu hambatan yang mencolok, kata Ananda, yaitu minimnya jumlah ahli gizi dibandingkan kebutuhan masyarakat. Ketimpangan ini membuat edukasi dan pelayanan gizi belum menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil.
“Jumlah ahli gizi masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat Kaltim. Karena itu, kita perlu tenaga tambahan dan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait,” jelasnya.
Ia mendorong kampus-kampus kesehatan di Bumi Etam berperan lebih aktif dalam penyediaan sumber daya manusia, demi memperluas jangkauan pelayanan gizi ke masyarakat.
“Banyak kampus kesehatan di Kaltim yang bisa membantu memperkuat tim ahli gizi di lapangan,” tambahnya.
Ananda meminta Dinas Kesehatan Kaltim memberi perhatian lebih pada masalah tersebut dan memastikan seluruh program penanganan stunting berjalan terintegrasi dan berbasis data.
“Penanganan yang terintegrasi, berbasis data, dan melibatkan lintas sektor akan mempercepat penurunan angka stunting di daerah,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
