Samarinda, Klausa.co – Polri bergerak cepat menindaklanjuti polemik dugaan intimidasi yang dialami anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual. Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) saat itu, AKBP Dody Surya Putra, resmi digeser dari jabatannya setelah kasus tersebut mencuat.
Kasus bermula ketika Henock mendampingi warga Kelurahan Jahab, Tenggarong, dalam sengketa lahan melawan PT Budi Duta, sebuah perusahaan sawit. Warga mengaku dikriminalisasi, sementara laporan mereka ke aparat hukum tidak berjalan. Saat mempertanyakan hal itu, Henock justru mengaku mendapat ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Kapolres Kukar.
Isu ini langsung menyita perhatian publik. Polda Kaltim kemudian mengambil langkah cepat lewat rotasi jabatan. Dody digantikan oleh AKBP Khairul Basyar, yang sebelumnya menjabat Kapolres Berau. Sementara posisi Kapolres Berau diisi AKBP Ridho Tri Putranto.
“Mutasi ini bagian dari evaluasi dan langkah organisasi,” kata Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto.
Henock menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, tindakan Polri mencerminkan komitmen menjaga marwah hukum dan memastikan aparat tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Saya berterima kasih kepada Polri. Saya hanya menjalankan amanah rakyat. Aparat seharusnya melindungi, bukan menekan,” ujarnya, Jumat (23/8/2025).
Ia juga mengingatkan agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. “Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tambahnya.
Henock berharap, langkah cepat Polri bisa memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat semangat Presisi.
Kasus ini tak hanya menjadi sorotan di daerah. Komisi III DPR RI disebut turut mencermati persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi III, Habiburokhman, dijadwalkan memanggil AKBP Dody pada Senin (25/8/2025) untuk dimintai klarifikasi.
“Kalau benar ada pernyataan intimidatif terhadap senator, tentu ini sangat disayangkan,” ucap Henock, menirukan sikap Komisi III. (Din/Fch/Klausa)
