Samarinda, Klausa.co – Rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur kembali disorot DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Komisi II, Nurhadi Saputra, menegaskan pihaknya akan mengawal penuh agar proyek yang telah bertahun-tahun mandek itu benar-benar terealisasi.
Dalam wawancara di ruang kerjanya, Gedung D DPRD Kaltim, Selasa (21/10/2025), Nurhadi menilai kebutuhan layanan kesehatan di Balikpapan Timur sudah sangat mendesak. Warga di kawasan tersebut, katanya, masih harus menempuh perjalanan hingga 40 menit menuju rumah sakit terdekat.
“Pelayanan kesehatan harus cepat dan merata. Jarak 40 menit itu terlalu jauh, apalagi kalau dalam kondisi darurat,” ujarnya.
Nurhadi menjelaskan, rencana pembangunan rumah sakit itu sejatinya sudah disusun sejak masa kampanye Pilkada sebelumnya dan bahkan sempat disepakati bersama wali kota saat itu. Seluruh persiapan, mulai dari lahan hingga dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), diklaim sudah lengkap.
“Ini sudah kami siapkan sejak awal. Ketika memberikan rekomendasi partai, saya pribadi memastikan komitmen agar rumah sakit di Balikpapan Timur benar-benar diwujudkan,” tuturnya.
Namun, proyek tersebut tertunda akibat kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat. Dana transfer ke daerah (TKD) yang semula mencapai Rp1,8 triliun, dipangkas hingga 60 persen, yakni Rp1,05 triliun. Yang hanya menyisakan kurang dari Rp800 Miliar untuk kota minyak tersebut.
“Pemangkasan itu membuat banyak program strategis tertunda, termasuk rumah sakit. Ini bukan soal kemauan pemerintah kota, tapi keterbatasan ruang fiskal,” jelasnya.
Data kependudukan menunjukkan lonjakan populasi yang signifikan. Jika pada 2014 jumlah penduduk Balikpapan Timur sekitar 60 ribu jiwa, kini telah mencapai 112 ribu jiwa. Fasilitas yang tersedia yang hanya satu puskesmas 24 jam dinilai jauh dari cukup untuk menampung kebutuhan kesehatan warga.
Meski sempat tersendat, Nurhadi memastikan proyek tersebut belum dihapus dari rencana pembangunan daerah. Estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp274 miliar, dengan alokasi awal Rp50 miliar yang direncanakan mulai digulirkan pada 2026.
Ia menegaskan, motivasinya maju ke DPRD Kaltim salah satunya untuk memastikan proyek ini tidak kembali terhenti di tengah jalan.
“Saya ingin mengawal agar pembangunan rumah sakit ini benar-benar terealisasi. Semua sudah siap sejak 2024, tinggal komitmen anggarannya,” tegasnya.
Ke depan, Komisi II DPRD Kaltim akan mendorong sinkronisasi antara kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar proyek tersebut masuk prioritas utama.
“Ini bukan sekadar janji politik. Ini kebutuhan nyata warga Balikpapan Timur. Kami akan perjuangkan sampai benar-benar terwujud,” tandas Nurhadi. (Din/Fch/Klausa)
