Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun strategi untuk menurunkan angka stunting yang masih berada di atas rata-rata nasional. Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Selasa (18/11/2025), penguatan strategi berbasis data.
Wakil Gubernur Kaltim yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Seno Aji, memimpin langsung pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa Kaltim tak punya banyak waktu jika ingin mengejar target nasional. Saat prevalensi stunting Indonesia berada di 19,8 persen dan ditargetkan turun menjadi 18,8 persen pada 2026, Kaltim masih bertahan di angka 22,2 persen.
“Setiap keputusan dalam rakor ini harus berujung pada dampak nyata. Data harus akurat, intervensinya harus tepat,” kata Seno.
Salah satu fokus rakor adalah penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) antara BKKBN Kaltim dan Diskominfo Kaltim. Kerja sama ini membuka jalan bagi penyediaan data yang lebih rapi, lengkap, dan bisa langsung menjadi dasar perlakuan spesifik bagi keluarga berisiko.
Dengan data KRS yang tervalidasi, Pemprov berharap pola intervensi tak lagi generik.
“Validitas data akan menentukan keberhasilan kebijakan,” tegas Seno.
Hingga kini, Kaltim mencatat 39.137 balita penderita stunting. Pemprov menekankan perlunya pemantauan individu agar anak-anak ini tidak hanya tercatat, tetapi benar-benar menerima pendampingan berkelanjutan.
Seno turut memberikan apresiasi kepada daerah yang mencatatkan perbaikan signifikan: Kutai Kartanegara, Bontang, dan Samarinda. Namun ia menegaskan bahwa daerah lain yang stagnan atau bahkan meningkat harus belajar dari praktik baik tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memperkuat pesan tersebut. Ia menyebut ada dua daerah yang justru mengalami kenaikan angka stunting dalam dua tahun terakhir, yakni Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). Sementara Kukar menjadi satu-satunya daerah yang berhasil turun hingga berada di bawah angka nasional.
“Yang dilakukan Kukar itu detail. Pendataan KRS mereka disusun by name by address hingga tingkat desa. Dari situ bisa terlihat kebutuhan tiap keluarga,” ujar Sri.
Ia mencontohkan sistem pemetaan berbasis warna yang diterapkan di Kukar sehingga pemangku kebijakan dapat menyalurkan program sesuai kondisi lapangan. Sri juga mengingatkan bahwa keluarga berisiko tidak selalu berasal dari kelompok miskin, bahkan sebagian berasal dari masalah pola makan dan pola asuh.
Sri mengingatkan, tahun depan alokasi untuk bantuan spesifik berpotensi menurun akibat keterbatasan fiskal dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Namun ia menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tetap bisa diperkuat melalui sumber lain.
CSR perusahaan dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) disebut sebagai dua alternatif dukungan yang bisa mengisi ruang fiskal yang menyempit.
“Selama semua turun tangan, target penurunan stunting tetap bisa dicapai,” kata Sri. (Din/Fch/Klausa)
