Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan kondisi pangan di daerah tetap berada dalam situasi aman dan terkendali memasuki awal Desember 2025. Di tengah bertambahnya jumlah penduduk dan mendekati momentum Natal serta Tahun Baru, stabilitas pasokan dan harga bahan pangan dinilai masih terjaga.
Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menyebutkan bahwa penambahan sekitar 210 ribu penduduk tidak memicu tekanan berarti terhadap pasar. Menurutnya, pola konsumsi masyarakat justru cenderung stabil dan tidak menunjukkan lonjakan permintaan yang signifikan.
“Biasanya menjelang akhir tahun terjadi peningkatan stok dan permintaan, tetapi kali ini tidak terlalu menonjol. Meski jumlah penduduk bertambah, harga dan pasokan masih relatif stabil,” ujar Yana, Jumat (12/12/2025).
Ia menjelaskan, perayaan Tahun Baru 2026 yang jatuh pada hari Kamis turut memengaruhi rendahnya mobilitas masyarakat. Tidak adanya libur panjang membuat aktivitas perjalanan dan distribusi barang berjalan normal, berbeda dengan kondisi saat Lebaran yang kerap memicu lonjakan konsumsi.
Selain itu, Yana memperkirakan sebagian besar masyarakat memilih merayakan pergantian tahun di daerah masing-masing. Situasi ini turut menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar lokal.
“Mobilitas yang tidak terlalu tinggi membuat konsumsi lebih terkendali. Ini membantu menjaga stabilitas pasar,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim, Ali Wardana. Dia mengungkap, adanya peningkatan permintaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), namun menegaskan bahwa kenaikannya masih dalam batas wajar.
“Setiap Nataru memang ada tren kenaikan permintaan, tetapi tidak setinggi saat Idul Fitri. Kondisinya masih sangat toleran,” ujar Ali.
Ali memastikan ketersediaan bahan pokok di lapangan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, juga rutin melakukan pemantauan harga melalui pasar pantau di seluruh kabupaten dan kota sebagai langkah antisipasi dini.
Tak hanya itu, koordinasi dengan dinas terkait, distributor, hingga pelaku usaha terus diperkuat guna memastikan distribusi berjalan lancar dan mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi harga.
“Fluktuasi harga menjelang akhir tahun memang selalu menjadi perhatian. Namun pemerintah berupaya agar pergerakannya tetap terkendali dan tidak berkembang secara ekstrem,” tutup Ali. (Din/Fch/Klausa)
