Samarinda, Klausa.co – Janji program sekolah gratis di SMAN 10 Samarinda menuai sorotan. Sejumlah orang tua siswa memprotes kebijakan pungutan biaya asrama sebesar Rp2,6 juta per bulan yang dinilai bertentangan dengan komitmen “Gratispol” (gratis total) yang sempat dijanjikan pada awal tahun ajaran 2025/2026.
Kekecewaan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Senin (10/11/2025). Para wali murid merasa dibebani biaya tinggi, padahal sebelumnya diyakinkan bahwa seluruh kebutuhan siswa, termasuk asrama, akan ditanggung pemerintah.
“Dulu dijanjikan semua gratis, tapi sekarang malah ada biaya Rp2,6 juta per bulan. Kami sangat kaget, apalagi banyak orang tua yang tidak mampu,” kata Arif Rahman, salah seorang wali murid.
Dia menyebut pihak sekolah bahkan sempat meminta pembayaran awal sebesar Rp5 juta untuk dua bulan pertama, termasuk biaya listrik dan air. Beberapa orang tua, lanjut Arif, sudah berupaya memenuhi pembayaran itu, meski sebagian hanya mampu melunasi sebagian.
“Ada yang baru bisa bayar satu bulan tergantung kemampuan,” ujarnya.
Menanggapi keluhan itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan agar sekolah menghentikan segala bentuk pungutan terhadap siswa asrama. Ia mengingatkan bahwa Pemprov Kaltim sudah menggulirkan program pembiayaan penuh untuk sekolah unggulan melalui Gratispol.
“Kami minta seluruh pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa segera dihentikan. Pemerintah sudah punya program Gratispol, maka jangan sampai sekolah masih menarik biaya apa pun,” tegas Darlis.
Ia menambahkan, DPRD akan mengawal persoalan ini hingga tuntas bersama Dinas Pendidikan Kaltim. “Kami ingin pastikan janji program Gratispol bukan hanya slogan, tapi benar-benar dirasakan siswa,” ucapnya.
Dari pihak sekolah, Kepala Asrama SMAN 10 Samarinda, Abdul Rais Thamrin, mengakui adanya biaya Rp2,6 juta per bulan. Namun, dia menyebut pungutan itu bukan kebijakan baru, melainkan bagian dari biaya rutin yang telah berjalan jauh sebelum program sekolah unggulan diterapkan.
“Dana itu untuk kebutuhan makan, laundry, listrik, dan pembinaan siswa di asrama,” jelasnya.
Menurut Rais, di awal semester tahun ini, asrama sebenarnya sudah menerima bantuan dari Dinas Pendidikan Kaltim berupa beasiswa stimulan sebesar Rp1.560.000 per siswa. Karena total biaya operasional mencapai Rp2,6 juta, kekurangannya Rp1.040.000 sementara masih dibebankan kepada orang tua siswa.
Namun, setelah muncul protes, disepakati bahwa seluruh kekurangan biaya itu akan diambil alih Pemprov Kaltim melalui penyesuaian anggaran Gratispol.
“Selanjutnya, tidak ada lagi beban kepada orang tua siswa. Kekurangannya akan ditanggung pemerintah,” kata Rais.
Ia menjelaskan, kebijakan anggaran baru itu akan mulai berlaku pada Maret atau April 2026. Sementara hingga akhir tahun ini, biaya tambahan bagi siswa asrama akan ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kaltim.
Saat ini, SMAN 10 Samarinda memiliki 120 siswa berasrama di Kampus A, 112 di antaranya berasal dari Kalimantan Timur. Sementara delapan siswa dari luar daerah masih diwajibkan membayar biaya mandiri Rp2,6 juta per bulan hingga Desember 2025. Di Education Center, jumlah siswa berasrama mencapai sekitar 177 orang.
Rais menambahkan, status SMA 10 sebagai sekolah unggulan masih menunggu surat keputusan (SK) resmi dari Pemprov Kaltim.
“Kalau SK-nya sudah keluar, seluruh pembiayaan hidup siswa asrama akan ditanggung pemerintah. Sekolah hanya pelaksana dan penerima manfaat,” ujarnya. (Din/Fch/Klausa)
