Klausa.co

Lawatan Rombongan Pemprov Kaltim ke Maroko Disorot, Publik Pertanyakan Manfaat dan Anggaran

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo dan Anggota Komisi 1 DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Ist)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Perjalanan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud ke Universitas Mohammed VI, Rabat, Maroko, memicu perdebatan. Lawatan yang berlangsung Selasa (26/8/2025) itu tak hanya menghadirkan pejabat inti Pemprov Kaltim, tapi juga istri Rudy, Satifah Suraidah, yang kini duduk sebagai anggota DPR RI.

Komposisi rombongan menjadi sorotan lantaran dilakukan di tengah isu penghematan anggaran yang kerap disuarakan pemerintah provinsi. Kritik pertama datang dari Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, yang menilai perjalanan tersebut minim kepekaan terhadap situasi daerah.

“Sekda, kepala OPD, bahkan istrinya ikut berangkat. Apa relevansinya bagi 3,7 juta warga Kaltim? Perjalanan ini wajib diaudit agar jelas sumber dananya,” kata Buyung, Jumat (29/8/2025).

Buyung juga menyindir upaya Pemprov Kaltim mempromosikan program sekolah gratis berbasis politeknik (Gratispol) ke luar negeri. Menurutnya, di dalam daerah saja program itu masih menyisakan banyak masalah.

Baca Juga:  Lahan Bekas Tambang Dipilih Jadi Area Pertanian, Potensi untuk Ketahanan Pangan di Kaltim

“Kalau hanya komunikasi akademik, itu bisa dilakukan melalui diplomasi resmi atau daring. Sulit bagi publik tidak melihatnya sebagai plesiran,” ujarnya.

Ia menegaskan, rakyat tidak menginginkan pejabat keluyuran ke luar negeri, tetapi menunggu pelayanan publik yang membaik.

“Mereka harusnya malu kepada masyarakat, terutama kepada pemilihnya,” pungkas Buyung.

Meski pihak Universitas Mohammed VI disebut menyambut baik tawaran kerja sama beasiswa dan riset, kritik tetap bermunculan. Publik menilai seharusnya pemerintah fokus memperkuat pelaksanaan Gratispol di Kaltim sebelum melangkah jauh ke luar negeri.

Nada serupa disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. Ia menekankan pentingnya transparansi terkait pembiayaan perjalanan Rudy dan rombongan.

“Kalau memang menggunakan biaya pribadi tentu tidak masalah. Tapi kalau bersumber dari APBD, harus ada dasar hukum dan transparansi. Jangan sampai publik merasa ditinggalkan demi perjalanan luar negeri,” tegasnya. (Din/Fch/Klausa)

Baca Juga:  Langkah Mahyudin Menuju Kursi Gubernur, Kembalikan Formulir Pendaftaran ke Gerindra

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co