Samarinda, Klausa.co – Prestasi gemilang kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada Jumat (3/5/2024), Bupati Kukar, Edi Damansyah, menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Penyerahan penghargaan ini, yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Samarinda, menandakan kesuksesan Kukar mempertahankan predikat WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI. Pencapaian ini merupakan hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kukar untuk Tahun Anggaran 2023.
Opini WTP yang diraih Kukar menunjukkan komitmen kuat Pemkab Kukar dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan dan akuntansi pemerintah. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi dan menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Kukar dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Bupati Edi Damansyah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian ini, termasuk Sekda Kukar, Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, dan seluruh jajaran lainnya. Ia juga menekankan bahwa opini WTP yang diraih menjadi bukti nyata kinerja dan pertanggungjawaban keuangan yang baik di tahun 2023.
“Prestasi ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi,” ujar Edi Damansyah.
Lebih lanjut, Edi Damansyah menegaskan bahwa fokus utama Pemkab Kukar adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
“Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Kukar dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah,” ujar Bupati.
Kehadiran Sekda Kukar, Sunggono, Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sukotjo, dan Kepala Inspektorat Kukar, Heriansyah, dalam acara penyerahan penghargaan tersebut semakin memperkuat komitmen Pemkab Kukar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
Pencapaian opini WTP ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Kukar untuk terus meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban keuangannya di masa depan. Dengan demikian, Kukar dapat terus menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. (Ah/Fch/ADV/Diskominfo Kukar)
