Samarinda, Klausa.co – Janji pendidikan gratis untuk 21.500 mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2025 terdengar seperti kabar gembira. Tapi tak semua pintu terbuka lebar. Di balik slogan GratisPol, program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Rudy Mas’ud dan Seno Aji, tersimpan mekanisme penyaringan yang ketat.
Universitas Mulawarman (Unmul), sebagai salah satu kampus terbesar di Kaltim, tak ingin sembarang menerima. Rektor Abdunnur menegaskan, hanya mahasiswa dari program studi berakreditasi unggul atau A yang akan difasilitasi untuk menerima bantuan. Dari 60 prodi Strata 1 di Unmul, baru setengahnya yang masuk kategori tersebut.
“Sudah ada komunikasi dengan tim GratisPol. Tapi prioritasnya hanya program studi yang sudah unggul yang akan kami dorong,” kata Abdunnur dalam peluncuran GratisPol, pada Senin (21/4/2025).
Seleksi berbasis mutu itu membawa konsekuensi. Di satu sisi, ia memperlihatkan keinginan Unmul untuk mendongkrak standar akademik. Di sisi lain, kebijakan itu berisiko memperlebar jurang antara prodi favorit dan prodi kurang favorit. Yakni antara prodi yang sudah “siap” dan yang masih berjuang memenuhi akreditasi.
Namun, Abdunnur juga menyoroti keberlanjutan bantuan bagi mahasiswa dan dosen yang berada dalam program studi yang belum terakreditasi A.
“Kami berharap ada skema khusus bagi program studi yang belum terakreditasi unggul, agar mereka tetap mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan,” katanya.
Syarat utama penerima bantuan ‘GratisPol’ adalah mahasiswa yang memiliki KTP Kalimantan Timur. Dengan adanya program ini, diharapkan lebih banyak masyarakat, terutama dari keluarga kurang mampu, dapat mengenyam pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya.
“Kami terus mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim, sehingga lulusan perguruan tinggi nantinya dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah,” pungkas Abdunnur. (Din/Fch/Klausa)
