Etika Kampanye Pilgub Kaltim 2024: Pengamat Politik Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam

Dua Calon Gubernur Kaltim, Isran-Hadi dan Rudy-Seno. (Foto: Yah/Klausa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Menjelang pemilihan gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) 2024, sorotan publik tak hanya tertuju pada manuver politik para kandidat, juga pada gaya berkampanye yang digunakan. Dalam konteks ini, Saiful Bachtiar, pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), menggarisbawahi pentingnya menjaga etika dalam setiap langkah kampanye.

Di tengah maraknya penggunaan media sosial sebagai arena pertempuran politik, Saiful menyerukan agar para pasangan calon (paslon) menahan diri dari godaan kampanye hitam dan kampanye negatif.

“Paslon harus lebih fokus pada program kerja dan visi-misi yang jelas. Bukan terjebak pada kampanye hitam yang tak berdasar atau kampanye negatif yang hanya mengungkap kelemahan lawan,” ujar Saiful pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Baca Juga:  Kasus Covid-19 Meningkat Lagi, Wali Kota Samarinda Tetap Lanjutkan PTM Dengan Beberapa Catatan

Saiful menjelaskan, kampanye hitam mengacu pada tuduhan tanpa bukti yang ditujukan untuk merusak reputasi lawan, sementara kampanye negatif kerap membongkar kesalahan lawan, meski memang faktual. Namun, keduanya, kata Saiful, justru merendahkan kualitas demokrasi.

“Black campaign dan negative campaign hanya akan memecah belah masyarakat. Kita tidak ingin proses demokrasi yang sehat justru tercemar oleh konflik yang tidak perlu,” tambahnya.

Tak hanya soal dampak sosial, Saiful mengingatkan bahwa ada aspek hukum yang mengikat setiap aktor politik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kampanye yang mengandung penghinaan atau penyebaran kebencian bisa berujung sanksi.

“Paslon yang terlibat dalam kampanye hitam atau negatif berisiko terkena sanksi hukum. Ini bukan sekadar urusan moral, tapi juga soal kepatuhan terhadap hukum yang berlaku,” tegas Saiful.

Baca Juga:  Imbas Dukung Calon Lain, Rusmadi Tinggalkan PDI Perjuangan

Saiful juga menyoroti fenomena penggunaan media sosial dalam kampanye politik saat ini. Menurutnya, media sosial sering kali menjadi medan tempur bagi para buzzer dan pendukung paslon. Namun, alih-alih memberikan dampak positif, serangan di ranah digital kerap kali berujung kontraproduktif.

“Kampanye di media sosial sering kali lebih memojokkan lawan, bukan menarik simpati. Ini bisa berbalik menjadi bumerang,” katanya.

Menutup pernyataannya, Saiful memberikan pandangannya tentang pentingnya kampanye yang sehat dan positif. Menurutnya, untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan produktif, para kandidat harus bersaing secara sehat dengan menonjolkan gagasan, program, dan solusi nyata yang mereka tawarkan kepada masyarakat Kaltim.

“Yang kita butuhkan adalah narasi yang konstruktif, bukan yang destruktif. Paslon harus mematuhi aturan dan fokus memberikan solusi nyata bagi masyarakat Kaltim,” tutupnya tegas. (Yah/Fch/Klausa)

Baca Juga:  Tujuan DPRD Kaltim Bentuk Pansus CSR, Fokus Hadapi Permasalahan yang Ingin Ditindaklanjuti

Bagikan

.

.

Anda tidak berhak menyalin konten Klausa.co

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co