Samarinda, Klausa.co – Postur APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 dipastikan menyusut tajam. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat kemampuan belanja Pemprov Kaltim harus direvisi besar-besaran. Dampaknya langsung terasa pada program fisik dan layanan gratis dalam skema Gratispol.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut pemotongan sekitar Rp6 triliun membuat ruang fiskal daerah kian sempit. Belanja pembangunan, terutama proyek infrastruktur, menjadi sektor yang paling terdampak.
“Kalau berkurang Rp6 triliun, tentu berdampak sampai pada belanja penunjang lainnya,” kata Sri, Kamis (20/11/2025).
Meski demikian, Pemprov memastikan Gratispol tetap berjalan. Hanya saja, volumenya tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan religius yang biasanya mampu memberangkatkan ratusan orang, misalnya, tahun depan kemungkinan hanya bisa mengakomodasi puluhan peserta.
“Programnya tetap jalan, hanya volumenya dikurangi,” ujarnya.
Untuk sektor pendidikan, Sekda menegaskan tidak ada pemangkasan. Skema pembebasan UKT bagi mahasiswa dari semester satu hingga delapan tetap dipertahankan.
“Program ini sudah dihitung dan diproyeksikan dengan matang, jadi tidak berubah,” jelasnya.
Berbeda dengan pendidikan, infrastruktur menjadi pos yang harus menanggung penyempitan belanja paling besar. Pemprov belum dapat merinci proyek apa saja yang akan direvisi atau ditunda, sebab pembahasan dengan DPRD Kaltim masih berlangsung.
“Kami tidak punya ruang leluasa. Semua harus menyesuaikan kemampuan fiskal setelah pemangkasan TKD,” kata Sri.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengonfirmasi adanya penyesuaian yang hampir pasti terjadi dalam APBD 2026, termasuk pada beberapa bagian program Gratispol.
“Memang ada sedikit pengurangan di berbagai program. Tapi detailnya nanti setelah pembahasan tuntas dengan pemprov,” ujarnya singkat. (Din/Fch/Klausa)
