Samarinda, Klausa.co – Imbauan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) agar perangkat daerah memprioritaskan Hotel Claro Pandurata Samarinda untuk kegiatan kedinasan menuai sorotan DPRD Kota Samarinda. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan prinsip persaingan usaha yang sehat agar tidak menimbulkan kesan pemerintah mengistimewakan satu pelaku usaha perhotelan.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai optimalisasi hotel milik badan usaha milik daerah (BUMD) memang dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan perusahaan daerah. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tetap harus memberikan ruang yang adil bagi pelaku usaha perhotelan lainnya untuk berkembang.
Pernyataan itu disampaikan Viktor sebagai tanggapan atas surat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tertanggal 10 Agustus 2026. Surat bernomor 900.1.13.2/4214/EK.3 tersebut berisi imbauan kepada perangkat daerah untuk memanfaatkan fasilitas hotel milik BUMD dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan efisiensi pelaksanaan tugas.
Dalam surat itu, Hotel Claro Pandurata Samarinda secara khusus diimbau menjadi pilihan akomodasi maupun lokasi rapat dan pertemuan kedinasan bagi perangkat daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke Kota Tepian.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan tingkat hunian hotel sekaligus mendongkrak pendapatan perusahaan daerah melalui PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda). Selain itu, pemanfaatan fasilitas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki pemerintah daerah.
Meski demikian, Viktor mengingatkan agar upaya memperkuat kinerja BUMD tidak berujung pada perlakuan yang terkesan menguntungkan satu hotel dibandingkan kompetitornya.
“Pemerintah, termasuk gubernur, sebaiknya tidak berat sebelah atau mengarahkan keberpihakan pada satu hotel tertentu. Berikan ruang agar hotel-hotel dapat bersaing secara sehat dan wajar,” ujarnya, Sabtu (17/10/2025).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Samarinda itu berpandangan, pemerintah memiliki sejumlah alternatif untuk mendorong pertumbuhan industri perhotelan tanpa harus mengarahkan permintaan layanan kedinasan kepada satu penyedia.
Salah satunya melalui promosi pariwisata dan pengembangan potensi ekonomi daerah. Menurut Viktor, meningkatnya aktivitas ekonomi serta kunjungan wisatawan ke Kaltim berpeluang memperluas pasar bagi seluruh pelaku usaha perhotelan.
Dengan bertambahnya pengunjung dari luar daerah, kebutuhan terhadap akomodasi dan fasilitas pertemuan juga berpotensi meningkat. Kondisi tersebut dapat membuka kesempatan bagi hotel untuk menarik konsumen melalui kualitas pelayanan, kelengkapan fasilitas, serta kemampuan memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
Viktor menegaskan, persaingan yang sehat seharusnya menjadi ruang bagi masing-masing pengelola hotel untuk menunjukkan keunggulannya. Sementara itu, pemerintah dapat berperan memperkuat daya tarik daerah agar semakin banyak orang datang untuk berbagai kepentingan, termasuk wisata dan perjalanan bisnis.
“Hotel-hotel sebaiknya dibiarkan berkompetisi secara sehat. Pemerintah bisa mendorong masyarakat memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia, sekaligus lebih aktif mempromosikan Kaltim agar semakin banyak orang dari luar daerah datang berkunjung,” katanya.
Di sisi lain, Viktor tidak menampik pentingnya optimalisasi aset daerah dan penguatan peran BUMD dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, perusahaan daerah perlu terus didorong agar mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pemerintah.
Namun, upaya tersebut perlu berjalan seiring dengan terciptanya iklim usaha yang kompetitif. Pemerintah dapat memperluas aktivitas ekonomi dan meningkatkan kunjungan ke Kaltim, sedangkan pelaku usaha perhotelan diberi kesempatan untuk bersaing menawarkan layanan terbaik.
“Pemerintah bisa mengambil peran dengan memperbesar aktivitas ekonomi dan meningkatkan kunjungan ke Kaltim. Sementara untuk sektor perhotelan, biarkan masing-masing pelaku usaha bersaing memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat maupun pengguna jasa,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
