Samarinda, Klausa.co – Jelang penghujung 2025, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Diskes Kaltim) menghadapi tantangan serapan anggaran yang belum bergerak signifikan. Realisasi yang masih rendah ini bukan disebabkan lemahnya pelaksanaan program, melainkan sejumlah kendala teknis yang muncul setelah kebijakan Gratispol mulai diterapkan di pertengahan tahun.
Kepala Diskes Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan perubahan skema kerja dinas yang kini memikul tanggung jawab belanja alat kesehatan hingga pembiayaan layanan Gratispol, membuat struktur anggaran melonjak. Namun kenaikan itu tidak diikuti dengan ruang eksekusi sepanjang tahun.
“Kerja sama Gratispol dengan BPJS baru efektif Agustus. Anggaran memang disediakan sejak Januari, tapi jelas tidak bisa dibayarkan sebelum layanan berjalan. Itulah sebabnya serapan tampak rendah,” ujar Jaya, Senin (24/11/2025).
Diskes menyiapkan anggaran untuk 231 ribu peserta baru, tetapi hingga saat ini baru 141 ribu peserta yang lolos verifikasi dan bisa dibayarkan klaimnya. Sisanya masih menunggu pendaftaran dan kelengkapan data.
“Tidak semua masuk melalui jalur kolektif. Banyak yang memilih mendaftar mandiri, jadi proses verifikasinya lebih panjang,” tambahnya.
Meski realisasi anggaran belum optimal, Jaya menegaskan fokus utama Diskes tetap pada mutu layanan kesehatan, bukan sekadar menutup target serapan di akhir tahun.
Tahun ini, Diskes juga mulai mengambil alih pengadaan alat kesehatan dan obat untuk empat rumah sakit milik provinsi. Kebijakan ini diambil untuk menyeragamkan harga dan menekan potensi ketidakefisienan belanja.
Dalam APBD-Perubahan 2025, alokasi tambahan untuk pengadaan alkes mencapai Rp253 miliar. Rinciannya, Rp3,5 miliar untuk RSUD AW Sjahranie dan Rp249 miliar untuk RS Kanudjoso Djatiwibowo.
“Selama ini harga antar rumah sakit bisa berbeda jauh. Dengan pengadaan dipusatkan, kontrol anggaran lebih mudah,” kata Jaya.
Di sisi infrastruktur, pembangunan fasilitas di RSUD AW Sjahranie ditargetkan tuntas 100 persen dalam waktu dekat, terutama area Gedung Pandurata. Untuk RS Kanudjoso, progres tinggal menunggu pemenuhan alkes sebelum memasuki tahap akhir operasional. Sementara itu, RS Korpri sedang menyelesaikan dokumen studi kelayakan, masterplan, dan DED sebagai fondasi pembangunan lanjutan. (Din/Fch/Klausa)
