Samarinda, Klausa.co – Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) menilai penguatan demokrasi harus dimulai sejak dini, bukan hanya menjelang Pemilu 2029. Upaya itu, menurut Ketua Bawaslu Kaltim Hari Darmanto, perlu dilakukan melalui konsolidasi dan keterlibatan aktif masyarakat sipil agar pengawasan pemilu tidak hanya urusan teknis penyelenggara.
โPemilu 2024 dan Pilkada Serentak memberi banyak catatan. Terutama soal banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang, dan dugaan keterlibatan kekuasaan dalam memenangkan pasangan calon,โ ujar Hari saat ditemui Jumat (24/10/2025).
Ia menilai, pengalaman tersebut menjadi bahan refleksi penting bagi lembaganya untuk menata ulang arah pengawasan pemilu di masa depan. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh bila masyarakat memiliki kesadaran politik dan keberanian untuk ikut mengawasi prosesnya.
โPemilu yang baik hanya lahir dari masyarakat yang sadar demokrasi. Kesadaran itu yang ingin kami kuatkan bersama masyarakat sipil,โ tegasnya.
Hari juga menanggapi kritik yang menilai Bawaslu terlalu sibuk dengan hal teknis. Ia menegaskan bahwa pengawasan di lapangan justru berhadapan langsung dengan dinamika politik yang lebih kompleks, termasuk upaya memengaruhi pemilih.
โKami tidak hanya bicara soal regulasi. Kami berhadapan dengan dinamika sosial dan politik yang kadang sangat intens. Karena itu, kolaborasi dengan masyarakat sipil jadi kunci,โ ujarnya.
Lebih jauh, Hari menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak bisa hanya diukur dari penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari bagaimana pemerintahan yang terpilih menjalankan mandatnya. โPemilu hanyalah pintu masuk. Yang lebih penting adalah bagaimana hasilnya memperkuat pemerintahan yang demokratis,โ katanya.
Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian menjaga demokrasi di tengah kecenderungan menguatnya otoritarianisme kekuasaan.
โKalau hanya bertumpu pada Bawaslu, itu mustahil. Mereka harus bersenyawa dengan masyarakat sipil,โ ujar Castro, sapaan akrabnya.
Ia mengusulkan pembentukan simpul-simpul kerja bersama atau sekretariat bersama (sekber) masyarakat sipil sebagai wadah kolaborasi pengawasan demokrasi menjelang Pemilu 2029. โModel paling realistis adalah menyatukan simpul-simpul kecil itu agar punya daya dorong,โ ucapnya.
Castro juga memperingatkan soal meningkatnya keterlibatan militer dalam urusan sipil dan politik. Menurutnya, fenomena itu patut diwaspadai karena berpotensi memengaruhi peta kekuasaan menjelang 2029.
โKeterlibatan militer dalam proyek strategis nasional dan urusan sipil jadi sinyal bahaya. Karena itu, konsolidasi masyarakat sipil harus dimulai sekarang, bukan nanti,โ tandasnya. (Din/Fch/Klausa)
