Samarinda, Klausa.co – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Menggugat (Geram) akhirnya berdialog langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026). Audiensi yang berlangsung hingga sekitar pukul 17.00 Wita itu menjadi ruang penyampaian tujuh tuntutan mahasiswa, mulai dari evaluasi program Gratispol, transparansi APBD, isu politik dinasti, hingga polemik mobil dinas.
Ini merupakan kali pertama Rudy turun langsung menemui massa mahasiswa sejak setahun menjabat. Di awal penyampaiannya, Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) terbuka terhadap seluruh tuntutan yang disampaikan.
“Insyaallah di sini kita menerima, menyetujui, menyepakati seluruh tuntutan aliansi. Kita semuanya sepakat,” ujarnya di hadapan mahasiswa.
Menanggapi kritik terhadap program pendidikan Gratispol, Rudy tak hanya memaparkan data penerima, tetapi juga membandingkannya dengan program beasiswa sebelumnya, Kaltim Tuntas.
“Adik-adik semuanya, Kaltim Tuntas itu tidak lebih daripada 5.000 beasiswa yang diterima manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” katanya.
Ia kemudian menjelaskan, saat mulai menjabat pada 2025 di tengah tahun anggaran berjalan, sebanyak 24 ribu siswa sudah dijangkau melalui Gratispol. Untuk 2026, angka itu meningkat signifikan.
“Di tahun 2026, program ini sebanyak 158.981 mahasiswa. Bayangkan 158 ribu,” tegasnya.
Program tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa ber-KTP Kaltim yang telah berdomisili minimal tiga tahun. Terdapat batasan usia maksimal 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3.
“Kalau yang reguler silakan. Yang extension atau eksekutif tidak mendapatkan itu,” jelasnya.
Rudy juga menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan oleh pihak kampus. Jika ada mahasiswa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, keputusan itu berasal dari hasil evaluasi universitas.
Soal pembiayaan UKT, Rudy menjelaskan bahwa jurusan dengan UKT di bawah Rp5 juta ditanggung penuh. Namun untuk jurusan teknik dan kedokteran, ada batas maksimal bantuan.
“Untuk teknik Rp7 juta. Untuk kedokteran Rp15 juta dari Rp25 juta. Tinggal sisanya,” katanya.
Ia menyebut kebijakan itu menyesuaikan regulasi Kementerian Dalam Negeri, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan tenaga kesehatan di Kaltim yang masih kurang.
“Kita kekurangan ribuan nakes. Maka kita harus mendidik anak-anak kita,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur. Rudy menjelaskan, sejumlah ruas di Kutai Barat berstatus jalan nasional sehingga tidak bisa dibiayai melalui APBD provinsi.
“Kalau kami masukkan anggaran ke jalan nasional, undang-undang tindak pidana korupsi menanti kita semua,” tegasnya.
Terkait mobil dinas, Rudy membantah telah menggunakan kendaraan tersebut di Kaltim.
“Sampai hari ini saya belum pernah pakai mobil dinas di sini. Yang ada itu di Jakarta,” katanya.
Pernyataan tersebut ditanggapi Presiden BEM KM Unmul, Hithtan Hersya Putra, yang menilai kendaraan dinas yang ada saat ini sudah cukup.
“Saya kira mobil dinas yang ada sekarang sudah cukuplah untuk menyambut tamu,” ujarnya.
Dalam forum itu, Hithtan juga menantang Rudy dan wakil gubernur untuk berdebat terbuka di Universitas Mulawarman.
“Kami tantang secara terbuka Bapak Rudi dan Seno untuk berdebat di Universitas Mulawarman. Berani atau tidak, Pak?” serunya.
Rudy menjawab singkat. “Sangat berani.”
Ia mempersilakan mahasiswa mengirimkan surat resmi untuk penjadwalan. Audiensi pun ditutup dengan komitmen pemerintah membuka ruang kritik.
“Kami siap dikritik, yang penting kritiknya membangun,” tutup Gubernur Kaltim. (Din/Fch/Klausa)
