Samarinda, Klausa.co – Agar penyerapan anggaran dan percepatan pembangunan Samarinda maksimal, Komisi III DPRD Samarinda mendorong pemerintah melakukan lelang proyek dini di pengujung 2022. Anggota Komisi III DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahronny Pasie menuturkan, tujuannya agar percepatan pertumbuhan infrastruktur bisa cepat dirasakan masyarakat.
Langkah pelelangan dini itu, kata Novan, seperti yang dilakukan Kementerian PUPR RI dengan tujuan serupa. “Contohnya ada pada APBN yang diketuk pada bulan September-Oktober dan ada lelang dini di bulan Desember. Sehingga tahun berikutnya (Januari) hanya menunggu pejabat yang menduduki, setelah dilantik pelaksanaan bisa berjalan,” ucap Novan, Senin (10/10/2022).
Dorongan Novan pada percepatan penggunaan anggaran dengan lelang dini itu bukan tanpa alasan. Dia menjabarkan, salah satu percepatan itu bisa berfokus terkait penanganan banjir yang bisa dilakukan karena merupakan permasalahan menahun yang terus terjadi di Kota Tepian.
“Jika kita bicara penanganan banjir, hal itu tidak bisa setengah-setengah, mesti terkoneksi semua. Nanti di 2023 akan cenderung melanjutkan kegiatan yang belum selesai di 2022,” tambahnya.
Berdasarkan data laporan PUPR, ia melanjutkan, rencana pengerjaan sejumlah infrastruktur untuk pengendalian banjir sudah 100 persen terlelang. Sehingga sampai akhir 2022 tinggal kontrak dan pelaksanaan fisik yang harus dikerjakan.
Kendati lelang dilaporkan telah selesai terlaksana, namun hingga saat ini realisasi anggaran fisik dari hasil hearing Agustus 2022 lalu baru mencapai 50 persen. Ditambah dengan kondisi APBD Samarinda yang begitu terbatas, sehingga ditakutkan proyek infrastruktur akan molor dan dilanjutkan kembali pada 2023 mendatang.
“Kalau realisasi anggaran cepat maka manfaatnya bisa dirasakan dengan cepat pula oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Mar/ADV/DPRD Samarinda)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
