Samarinda, Klausa.co – Wacana transisi energi yang semakin menguat tidak hanya berbicara soal pengurangan penggunaan energi fosil dan pengembangan energi terbarukan. Di Kalimantan Timur (Kaltim), isu tersebut juga berkaitan langsung dengan masa depan tenaga kerja, masyarakat sekitar tambang, hingga peluang ekonomi baru yang dapat tercipta melalui sektor pekerjaan hijau atau green jobs.
Hal itu mengemuka dalam Pelatihan Peliputan Transisi Energi Berkeadilan dan Green Jobs bagi Jurnalis di Kaltim yang diselenggarakan Yayasan Mitra Hijau (YMH) di Hotel Aston Samarinda, Rabu (24/6/2026).
Ketua Dewan Pembina YMH, Dicky Edwin Hiendarto, mengatakan Kaltim menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak transisi energi karena struktur ekonominya masih sangat bergantung pada sektor batu bara.
Menurut dia, kontribusi industri batu bara terhadap perekonomian daerah masih mencapai sekitar 44 persen. Selain menjadi penopang pendapatan daerah, sektor tersebut juga menyerap banyak tenaga kerja dan menghidupi berbagai usaha yang tumbuh di sekitar aktivitas pertambangan.
Di sisi lain, tren global menunjukkan pergeseran menuju ekonomi rendah karbon yang berpotensi menekan permintaan batu bara dalam jangka panjang. Kondisi itu dinilai perlu diantisipasi sejak sekarang melalui diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.
“Transisi energi berkeadilan harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Risiko kehilangan pekerjaan harus diimbangi dengan penciptaan peluang ekonomi baru,” ujar Dicky.
Dia menyebut green jobs menjadi salah satu sektor yang dapat dikembangkan untuk menopang ekonomi daerah di masa depan. Peluang tersebut terbuka di berbagai bidang, mulai dari energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, konstruksi ramah lingkungan hingga ekonomi karbon.
Dalam kesempatan yang sama, jurnalis Harian Kompas, Sucipto, menilai media memiliki peran penting dalam mengawal proses transisi energi agar tidak hanya menjadi agenda pembangunan yang bersifat teknokratis.
Menurutnya, pemberitaan mengenai transisi energi selama ini masih banyak didominasi perspektif pemerintah, BUMN, maupun pelaku industri. Sementara kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak langsung justru belum banyak mendapat ruang dalam pemberitaan.
Kelompok tersebut antara lain pekerja tambang, warga di sekitar wilayah pertambangan, komunitas adat, perempuan, serta kelompok rentan lainnya.
“Pertanyaan pentingnya bukan hanya bagaimana transisi energi dilakukan, tetapi siapa yang diuntungkan dan siapa yang berpotensi dirugikan dari proses tersebut,” kata Sucipto.
Dia mendorong jurnalis untuk tidak berhenti pada peliputan seremonial atau sekadar mengutip target pemerintah. Media, kata dia, perlu menghadirkan laporan yang lebih mendalam untuk menguji berbagai klaim yang muncul dalam agenda transisi energi, termasuk janji penciptaan lapangan kerja hijau.
Selain itu, media juga dinilai memiliki peran strategis dalam mengawasi penggunaan dana iklim, menelusuri dampak program transisi energi di tingkat masyarakat, serta mengangkat berbagai inisiatif lokal yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan.
Bagi Bumi Etam, tantangan tersebut menjadi semakin relevan karena daerah ini selama puluhan tahun menjadi salah satu pusat produksi batu bara nasional. Di saat yang sama, berbagai persoalan sosial dan lingkungan akibat aktivitas ekstraktif masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Karena itu, Sucipto menilai pemberitaan transisi energi perlu lebih dekat dengan realitas masyarakat, bukan sekadar membahas teknologi atau target penurunan emisi.
“Suara warga terdampak harus menjadi bagian penting dalam pemberitaan transisi energi. Dari situlah publik bisa memahami apakah perubahan yang terjadi benar-benar membawa keadilan,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
