Samarinda, Klausa.co – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berulang di sejumlah SPBU Samarinda dinilai tidak bisa semata-mata dibebankan pada persoalan kuota. Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, termasuk menelusuri pola pengisian BBM oleh kendaraan yang diduga dilakukan berulang kali.
Wali Kota mengakui keterbatasan kuota menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi. Namun, menurut dia, persoalan tersebut belum cukup untuk menjelaskan antrean yang berlangsung terus-menerus.
“Kalau selama ini dikatakan langka atau kekurangan kuota, mungkin iya. Tapi apakah itu menjadi penyebab tunggal? Saya kira tidak,” kata Andi Harun, Jumat (2/10/2026).
Persoalan kuota sebelumnya mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kalimantan Timur bersama pihak terkait pada 30 September 2026. Dalam pertemuan itu, Pertamina Patra Niaga menyampaikan kuota BBM untuk Kaltim berada di angka 529 ribu kiloliter. Jumlah tersebut terpaut jauh dari kebutuhan yang diajukan daerah, yakni sekitar 1 juta kiloliter.
Kendati demikian, Andi Harun melihat ada persoalan lain yang perlu dibedah. Pemerintah Kota Samarinda sebelumnya menemukan sekitar 1.000 kendaraan melakukan pengisian Pertalite berulang kali dalam sehari. Bahkan, sekitar 100 kendaraan diduga berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya dengan mengganti pelat nomor. Temuan tersebut membuat Pemkot menaruh perhatian pada mekanisme penyaluran BBM bersubsidi di tingkat lapangan.
“Menurut saya, hal yang paling penting selain masalah kuota adalah menyangkut tata kelola distribusi,” ujarnya.
Menurut AH, antrean yang terjadi sesekali masih mungkin disebabkan gangguan distribusi. Namun, situasinya menjadi berbeda ketika antrean berlangsung berulang dalam jangka panjang.
“Kalau sampai dari Januari ke Januari, setahun, ngantre, apa itu situasi normal? Tentu tidak,” tegasnya.
Kondisi tersebut, kata dia, membuka kemungkinan adanya BBM bersubsidi yang digunakan tidak sesuai peruntukan. Salah satunya melalui pengisian berkali-kali oleh kendaraan tertentu. Meski begitu, Andi Harun menekankan dugaan tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan melalui pemeriksaan.
“Berarti ada kemungkinan, atau patut diduga, ada penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran. Ada yang mengantre mungkin beberapa kali. Tapi ini semua harus kita teliti,” katanya.
Karena itu, evaluasi dinilai tidak cukup dilakukan pada satu titik. Andi Harun meminta rantai distribusi diperiksa secara menyeluruh, mulai dari Pertamina, Pertamina Patra Niaga, hingga pengelola SPBU. Politkus Gerindra itu juga menilai pembatasan atau pengaturan jam antrean bukan solusi utama apabila persoalan mendasar dalam tata kelola belum diselesaikan.
“Ada yang mengatur dari pagi sampai jam 10, sampai jam 12, dan dini hari. Tapi kalau tata kelolanya, akar masalahnya tidak ditemukan, ya boleh saja kita atur jam antreannya, tapi tidak menyelesaikan masalah,” jelasnya. (Din/Fch/Klausa)
