Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Samarinda sepakat menjadikan efisiensi sebagai dasar penyusunan RAPBD 2027 di tengah ruang fiskal yang terbatas. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2026, Jumat (14/8/2026) petang.
Dalam rancangan awal RAPBD 2027, pendapatan daerah Samarinda diproyeksikan berada di kisaran Rp3,3 triliun. Komposisinya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,3 triliun, dana transfer sebesar Rp2,1 triliun, serta penerimaan lain-lain yang sah.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah harus lebih cermat menentukan belanja. Pelayanan dasar masyarakat ditempatkan sebagai kebutuhan yang tidak dapat dikesampingkan.
“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden dan Kementerian Dalam Negeri, kita akan memprioritaskan belanja pada pelayanan dasar, baik yang bersifat mandatory spending maupun earmarking,” ujar Andi Harun.
Prioritas tersebut mencakup pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sektor kesehatan, fungsi pengawasan, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Pada saat yang sama, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk belanja wajib, seperti gaji pegawai, operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, DPRD, serta kebutuhan rutin pemerintahan.
Kondisi itu membuat ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan lain menjadi lebih terbatas. Penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat juga menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menjaga kemampuan keuangan daerah.
Makanya, Pemkot Samarinda kembali menggunakan pendekatan efisiensi dalam menyusun RAPBD 2027. Efisiensi, menurut Andi Harun, bukan berarti memangkas seluruh belanja pembangunan, melainkan memilah program berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.
“RAPBD 2027 tetap memakai paradigma atau basis efisiensi. Kita mendahulukan belanja prioritas sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dan menunda belanja-belanja yang tidak prioritas,” katanya.
Penyaringan program tersebut, salah satunya, akan diterapkan dalam pembangunan infrastruktur. Perbaikan jalan akan lebih dulu diarahkan ke lokasi yang dinilai mendesak serta memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Pendekatan serupa telah dilakukan dalam pelaksanaan APBD 2026. Sejumlah program disesuaikan pelaksanaannya agar keterbatasan anggaran tidak menggeser kebutuhan yang dianggap lebih mendesak.
Andi Harun menegaskan, penyesuaian anggaran tidak berarti pemerintah menghapus program yang telah ditetapkan sebagai prioritas. Program yang belum berada di tingkat urgensi tertinggi hanya akan diatur kembali waktu pelaksanaannya.
“Tidak ada belanja prioritas yang kita korbankan. Kita hanya menunda berdasarkan tingkat level prioritasnya,” tegasnya.
Politikus Gerindra itu juga mengingatkan agar kondisi fiskal Samarinda tidak dilihat hanya dari kepentingan daerah. Pemerintah daerah tetap harus menyesuaikan kebijakan anggaran dengan arah kebijakan fiskal nasional.
“Situasinya memang begitu. Kita tidak bisa melihat hanya satu sisi kepentingan Samarinda semata tanpa mempertimbangkan kebijakan dan kepentingan nasional,” ujarnya.
Dengan kerangka tersebut, Pemkot Samarinda berharap anggaran 2027 tetap mampu menjaga kualitas pelayanan dasar sekaligus membiayai pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Meski menghadapi keterbatasan ruang fiskal, Andi Harun menyatakan optimistis terhadap kemampuan keuangan daerah pada tahun mendatang.
“Banyak-banyak berselawat saja, banyak berdoa, mudah-mudahan tahun depan duit kita tebanyak pulang, kan? Sudah, insyaallah duit ini cukup saja,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
