Samarinda, Klausa.co – Menurunnya aktivitas jual beli di pasar tradisional menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Kondisi yang dipicu melemahnya daya beli masyarakat itu kini mendorong pemerintah menyiapkan langkah untuk mengembalikan perputaran ekonomi di pasar rakyat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan penurunan aktivitas pasar tradisional bukan hanya terjadi di Samarinda, tetapi juga dialami berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan strategi yang tepat agar pasar rakyat kembali hidup.
“Fenomena ini tidak hanya terjadi di Samarinda. Saya melihat di beberapa daerah, bahkan di Jakarta, pasar-pasar tradisional juga mengalami penurunan aktivitas. Ini menjadi tantangan yang harus kita cari solusinya,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Andi Harun menjelaskan, Pemkot saat ini sedang menyusun sejumlah langkah strategis untuk mendorong kebangkitan pasar tradisional. Namun, setiap program yang dirancang akan melalui proses kajian sebelum diterapkan agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Menurutnya, setiap kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari potensi risiko, kendala di lapangan, hingga kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.
Selain mengandalkan program pemerintah daerah, Andi juga berharap dukungan pemerintah pusat melalui perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat membantu memperkuat modal usaha pedagang sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di pasar tradisional.
Di sisi lain, DPRD Samarinda menilai upaya menghidupkan kembali pasar rakyat akan sulit berhasil apabila pengembangan UMKM tidak didukung anggaran yang memadai.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan hasil evaluasi pihaknya menemukan tidak adanya alokasi anggaran untuk sektor UMKM. Kondisi itu dinilai bertolak belakang dengan komitmen pemerintah yang selama ini menyebut UMKM sebagai penopang utama perekonomian daerah.
“Sekarang saya justru merasa malu untuk terus mengatakan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian. Kenyataannya, kami menemukan anggaran untuk UMKM justru nol,” katanya.
Komisi II, lanjut Iswandi, akan meminta penjelasan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai tidak tersedianya anggaran tersebut.
Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya diwujudkan melalui pernyataan ataupun kebijakan, tetapi harus dibarengi dengan pengalokasian anggaran yang jelas. Menurutnya, pembiayaan dibutuhkan untuk mendukung pelatihan pelaku usaha, promosi produk, hingga peningkatan kualitas dan daya saing UMKM.
Persoalan anggaran tersebut dipastikan akan menjadi salah satu perhatian utama DPRD dalam pembahasan APBD 2027.
“Sementara ini kendala utamanya memang anggaran. Itu yang akan menjadi perhatian penuh kami dalam pembahasan APBD berikutnya,” tutup Iswandi. (Din/Fch/Klausa)
