Samarinda, Klausa.co – Kepercayaan publik terhadap partai politik di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai terus merosot. Kondisi itu disebut tidak lepas dari gagalnya partai menjalankan fungsi dasar sebagai ruang pendidikan politik dan representasi kepentingan masyarakat.
Pengamat politik sekaligus akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul), Herdiansyah Hamzah, menilai partai politik saat ini justru kehilangan prinsip dan konsistensi dalam menentukan sikap politik. Pria yang akrab disapa Castro itu mengatakan, partai politik semestinya menjadi contoh bagi publik dalam menjalankan praktik politik yang bermartabat. Namun, kondisi yang terjadi belakangan justru sebaliknya.
“Partai politik tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Castro, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, partai politik gagal memberi pelajaran politik yang sehat kepada masyarakat. Sikap politik partai dinilai kerap berubah dan tidak lagi berpijak pada prinsip maupun ideologi yang jelas.
“Partai politik itu tidak memberikan pelajaran penting bagi publik tentang pilihan-pilihan politik, prinsip partai politik yang harusnya punya martabat dan punya konsistensi,” katanya.
Castro menilai orientasi partai politik saat ini lebih banyak berkutat pada kepentingan elite dan internal partai. Padahal, kata dia, keputusan politik semestinya berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya warga Bumi Etam.
Dia menegaskan, partai politik seharusnya menjaga posisi dan keberpihakannya terhadap publik, bukan sibuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.
“Yang dikejar itu harusnya standing partai politik. Partai politik harus berdiri tegak dengan kepentingan masyarakat Kaltim, bukan kepentingan partai politiknya,” tegasnya.
Selain soal arah politik, Castro juga menyoroti lemahnya demokrasi internal di tubuh partai. Dia menyebut pengambilan keputusan masih terlalu bergantung pada figur ketua umum maupun keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Akibatnya, ruang kader di daerah untuk menentukan sikap politik dinilai semakin sempit.
“Kelemahan partai politik ya internal partai politik tidak demokratis. Yang menentukan adalah ketua partai politik,” ujarnya.
Fenomena itu, lanjut Castro, terlihat dari perubahan sikap partai yang kerap mengikuti keputusan elite pusat, bukan berdasarkan aspirasi kader maupun kebutuhan masyarakat di daerah.
“Semua bergantung ketuanya, semua bergantung DPP. Bukan bergantung dari pilihan-pilihan yang sebenarnya bisa diambil,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
