Samarinda, Klausa.co – Implementasi kurikulum terbaru di Samarinda mulai mendapat sorotan dewan. Komisi IV DPRD Samarinda menilai perubahan sistem pembelajaran belum sepenuhnya diimbangi kesiapan tenaga pendidik, terutama dalam menghadapi tambahan materi dan integrasi teknologi di sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan evaluasi awal menunjukkan masih ada sejumlah persoalan mendasar dalam penerapan kurikulum baru. Salah satu yang paling mencolok ialah kesiapan guru yang dinilai belum merata.
“Pembahasan ini memang masih tahap awal, tetapi kami sudah melihat ada beberapa persoalan mendasar yang harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait kesiapan tenaga pengajar dalam menghadapi perubahan kurikulum,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Menurut Novan, perubahan kurikulum membawa konsekuensi baru bagi sekolah. Salah satunya penambahan muatan lokal, termasuk pelajaran bahasa daerah yang membutuhkan tenaga pengajar dengan kompetensi khusus.
Di lapangan, kata dia, tidak semua guru memiliki kemampuan untuk mengampu materi tersebut. Kondisi itu dinilai bisa menghambat efektivitas penerapan kurikulum jika tidak segera diantisipasi.
“Penambahan muatan lokal seperti bahasa daerah tentu penting, tetapi faktanya tidak semua guru siap mengampunya. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita carikan solusinya,” katanya.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti penerapan pembelajaran berbasis teknologi seperti coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Meski mulai diterapkan di sejumlah sekolah, pelaksanaannya disebut belum berjalan maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia.
Novan menyebut masih ada sekolah yang bergantung pada dukungan pihak luar untuk menjalankan program pembelajaran berbasis teknologi tersebut.
“Transformasi digital di pendidikan sudah berjalan, tetapi belum maksimal karena kesiapan tenaga pengajar masih terbatas. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Dia menilai keberhasilan transformasi pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan perubahan kurikulum maupun pengadaan teknologi. Faktor utama tetap berada pada kesiapan guru sebagai pelaksana langsung proses belajar mengajar di sekolah.
“Transformasi pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan teknologi, tetapi yang paling utama adalah kesiapan guru sebagai ujung tombak di lapangan,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
