Samarinda, Klausa.co – Jelang rencana aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di depan Gedung DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama unsur kepolisian dan tokoh masyarakat memperkuat koordinasi lintas sektor.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak yang dilindungi konstitusi. Namun, dia mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus tetap mengedepankan ketertiban dan tidak keluar dari koridor hukum.
“Penyampaian aspirasi itu adalah hak yang dijamin undang-undang, tetapi kita semua sepakat pelaksanaannya harus tetap tertib dan sesuai aturan,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Pria yang akrab disapa AH itu menjelaskan, pertemuan tersebut bukan sekadar membahas pengamanan, melainkan juga strategi bersama untuk mencegah potensi gangguan, termasuk kemungkinan adanya pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi.
“Kita mengantisipasi jangan sampai ada penyusup yang justru merusak tujuan utama dari aksi tersebut,” tegasnya.
Menurut Andi Harun, keberhasilan sebuah aksi tidak hanya dilihat dari tersampaikannya tuntutan, tetapi juga dari cara penyampaian yang damai tanpa menimbulkan kerusakan atau konflik sosial.
Di sisi lain, politikus Gerindra itu turut menyoroti derasnya arus informasi di media sosial yang berpotensi memicu kesalahpahaman. Masyarakat diminta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial. Informasi yang belum jelas kebenarannya sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu, jangan langsung disebarkan,” katanya.
Wali Kota menambahkan, informasi yang tidak terverifikasi dapat menjadi pemicu provokasi yang memperkeruh situasi.
“Informasi yang tidak benar bisa menjadi pemantik konflik. Ini yang harus kita hindari bersama,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga memastikan aparat keamanan telah menyiapkan langkah pengamanan yang terukur dan humanis. Ia menyebut aparat tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.
“Aparat akan memfasilitasi agar kegiatan berjalan lancar, tidak ada tindakan anarkis, dan semua tetap tertib,” ujarnya.
Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas kota. Menurutnya, stabilitas daerah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau aparat.
“Kita berharap semua pihak ikut menjaga Samarinda tetap aman dan damai, sambil tetap menghormati aspirasi yang disampaikan,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.
“Kita menghormati hak menyampaikan pendapat, tapi juga harus menghormati hak orang lain untuk beraktivitas dengan aman,” katanya.
Mantan legislator Karang Paci itu optimistis, melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, potensi gangguan menjelang aksi dapat ditekan. Samarinda, kata dia, selama ini dikenal mampu menjaga kondusivitas dalam berbagai dinamika sosial.
“Kita ingin menunjukkan bahwa Samarinda adalah kota yang dewasa dalam berdemokrasi,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Andi Harun kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan.
“Yang terpenting, mari kita jaga Samarinda tetap kondusif, aman, dan damai. Aspirasi tersampaikan, ketertiban tetap terjaga,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
