Samarinda, Klausa.co – Wacana pergantian pucuk pimpinan Bankaltimtara mulai bergulir di ruang publik. Namun, di saat yang sama, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengaku belum pernah dilibatkan dalam pembahasan isu strategis tersebut.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyebut pihaknya justru mengetahui kabar pergantian Direktur Utama dari pemberitaan media, bukan melalui jalur resmi.
“Selama saya di Komisi II, belum pernah ada pembahasan soal itu. Kami tahu dari media,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, pergantian direksi bank daerah tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, apalagi tanpa melalui tahapan yang semestinya. Ia menekankan, ada mekanisme formal yang wajib dilalui, termasuk melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dalam struktur kepemilikan Bankaltimtara, pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur turut menjadi pemegang saham. Artinya, setiap keputusan strategis, termasuk pergantian direktur utama, harus melibatkan para kepala daerah.
“Harus ada proses jelas. Mulai dari RUPS, fit and proper test, sampai persetujuan pemegang saham,” tegasnya.
Meski DPRD tidak memiliki posisi langsung dalam forum RUPS, Nurhadi menegaskan fungsi pengawasan tetap melekat. Terutama terhadap kebijakan strategis yang berdampak pada pengelolaan bank milik daerah.
Di sisi lain, beredarnya sejumlah nama kandidat Direktur Utama juga tak luput dari perhatian. Namun, ia mengaku belum mendapat informasi detail terkait latar belakang maupun kapasitas para calon tersebut. Dia pun mengingatkan agar proses seleksi tidak diwarnai kepentingan non-teknis, termasuk faktor kedekatan politik.
“Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang masuk. Harus objektif,” katanya.
Nurhadi juga menyoroti potensi dampak politik jika proses ini tidak dijalankan secara transparan. Menurutnya, penunjukan direksi yang sarat kepentingan bisa memicu polemik di tengah masyarakat.
“Kalau tidak hati-hati, bisa menimbulkan gejolak. Ini yang harus dihindari,” ujarnya.
Dia menegaskan, aspek profesionalitas dan kapasitas tetap harus menjadi ukuran utama dalam menentukan pimpinan Bankaltimtara ke depan. Bukan semata asal daerah atau kedekatan dengan kekuasaan.
“Putra daerah boleh saja, tapi kompetensi tetap nomor satu. Yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu meningkatkan kinerja,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
