Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menaruh perhatian serius pada jalur pesisir utara yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas dan distribusi logistik. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji meninjau kondisi infrastruktur di sepanjang jalur pesisir, pada Senin (29/12/2025).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi riil infrastruktur sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah. Sekaligus menjadi bagian dari penyusunan Laporan Administrasi Pembangunan.
Rombongan menempuh jalur Anggana-Muara Badak-Marang Kayu hingga Bontang. Kawasan-kawasan tersebut selama ini menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat area pesisir utara Bumi Etam.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan serta sejumlah kepala perangkat daerah. Hadir di antaranya perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Saat melintasi wilayah Sambutan, Kota Samarinda, Rudy menilai progres pembangunan jalan di beberapa titik sudah menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, dia menegaskan masih ada pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian, khususnya pada jalur menuju Samarinda Seberang.
“Secara umum progres jalan sudah cukup baik. Namun selanjutnya, peningkatan harus diarahkan ke Samarinda Seberang karena di sana terdapat pelabuhan yang menjadi simpul penting. Kondisi jalan dan penerangan, termasuk lampu tenaga surya, perlu diperkuat,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, kawasan pelabuhan memegang peran strategis dalam sistem logistik daerah. Ketidaksiapan infrastruktur di area tersebut berpotensi menghambat distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, aspek keamanan, kelayakan jalan, dan pencahayaan menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.
Pemprov Kaltim memastikan hasil peninjauan lapangan ini tidak berhenti pada laporan administratif. Temuan di lapangan akan menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan lanjutan, terutama dalam penguatan infrastruktur pendukung logistik dan konektivitas antarwilayah.
“Peninjauan ini menjadi pijakan untuk kebijakan selanjutnya, agar pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan ekonomi dan pelayanan publik secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
