Samarinda, Klausa.co – Upaya pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum cukup jika hanya fokus pada pemenuhan gizi peserta didik. Menurut Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, program ini mestinya ikut menghidupkan ekonomi lokal dengan menjadikan petani dan pelaku usaha pangan di daerah sebagai sumber utama pasokan bahan baku.
Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan, ketergantungan pada pemasok luar daerah hanya akan membuat pasokan tidak stabil. Dengan menggandeng produsen lokal, kata dia, pasokan lebih terjamin sekaligus memastikan perputaran ekonomi tetap berlangsung di dalam Kaltim.
“Kontribusi petani lokal sangat menentukan keberlanjutan MBG. Selain siswa yang diuntungkan, masyarakat juga dapat merasakan manfaat ekonomi,” ucapnya, Sabtu (6/12/2025).
Ia menilai keberpihakan kebijakan pada petani merupakan syarat agar manfaat program tersebar lebih merata. Namun ia tidak menutup mata terhadap hambatan, terutama keterbatasan permodalan yang membatasi produktivitas petani. Makanya, ia mendorong pemerintah memberikan dukungan yang lebih konkret.
“Kita ingin pasokan MBG bisa dipenuhi dari dalam Kaltim sendiri. Itu yang menjadi tujuan besar kami,” tegasnya.
Selain persoalan pasokan, Ananda menekankan kualitas makanan untuk peserta didik sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, standar keamanan, kebersihan, dan gizi harus dijaga lewat pengawasan menyeluruh dari tahap produksi hingga penyajian.
Ia juga menilai keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Peran Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian disebutnya krusial agar implementasi MBG berjalan terintegrasi.
“Kalau semua OPD bergerak searah, MBG bisa menjadi program unggulan yang memberi dampak jangka panjang bagi pembangunan Bumi Etam,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
