Samarinda, Klausa.co – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa paradigma pelatihan vokasi harus bergeser. Peserta tidak lagi cukup berorientasi pada mencari kerja, tetapi harus siap menjadi penawar jasa yang mampu bersaing di industri modern.
Pesan itu ia sampaikan saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) batch 5 dan Project Based Learning (PBL) batch 3 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, pada Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, pendekatan Project Based Learning menjadi tonggak penting transformasi sistem pelatihan tenaga kerja nasional. Model ini menuntut peserta untuk aktif menyelesaikan persoalan dan menciptakan solusi, bukan sekadar menerima teori.
“Harapannya, peserta tidak cuma menunggu lowongan, tetapi mampu menawarkan kemampuan mereka kepada industri,” ujar Menteri.
Ia menjelaskan, pelatihan di balai kini dirancang lebih maju dengan muatan teknologi informasi, elektronika, hingga sistem sensor yang disesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0.
“Kami ingin lulusan bisa berkata, ‘saya mampu mengotomatisasikan sistem gedung, mengelola smart farming, atau membangun solusi industri berbasis teknologi’. Itu semangat yang ingin kita bangun,” tegasnya.
Program vokasi yang dijalankan BPVP Samarinda kali ini diikuti 354 peserta. Mereka merupakan hasil seleksi ketat yang dilakukan untuk menjaring calon tenaga kerja terampil dan siap pakai.
Selain membuka pelatihan, Yassierli juga meninjau berbagai fasilitas di BPVP Samarinda, termasuk simulator alat berat yang menjadi sarana unggulan dalam pembelajaran praktik.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur (Disnakertrans Kaltim) Rozani Erawadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong perusahaan lokal ikut dalam program pelatihan dan pemagangan nasional.
Ia mengakui, sebagian perusahaan di daerah sudah menjalankan pemagangan mandiri, tetapi belum seluruhnya melaporkan kegiatan tersebut ke sistem nasional.
“Mungkin karena programnya masih baru, jadi mereka ingin memahami lebih jauh. Ada kemungkinan mereka sudah melakukan pemagangan, hanya saja belum tercatat,” jelasnya.
Rozani mengatakan, pihaknya akan menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk memastikan seluruh perusahaan memahami mekanisme pelaksanaan dan pelaporan program pemagangan nasional.
“Kalau ada yang belum paham, tentu akan kami bantu dengan sosialisasi dan pendampingan teknis,” tambahnya.
Ia menegaskan, program pemagangan ini membawa manfaat besar bagi dunia usaha. Selama enam bulan pelatihan, seluruh pembiayaan peserta ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.
“Perusahaan cukup menyediakan fasilitas kerja dan mentor di lapangan. Ini kesempatan bagus karena dukungannya langsung dari Kementerian,” tutup Rozani. (Din/Fch/Klausa)
