Samarinda, Klausa.co – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diprediksi menimbulkan guncangan fiskal di Kalimantan Timur (Kaltim). Program strategis seperti pendidikan gratis hingga pembangunan jalan perbatasan kini berada dalam ketidakpastian.
Tahun lalu, Kaltim masih menerima TKD sekitar Rp14 triliun. Namun, pada 2025 jumlahnya anjlok separuh, hanya sekitar Rp7 triliun. Pemangkasan itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN, yang berlaku untuk seluruh provinsi.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, menilai pemangkasan ini tidak lepas dari kondisi fiskal nasional yang semakin terhimpit utang.
“Beban bunga saja tahun depan Rp600 triliun, pokoknya Rp1.000 triliun lebih. Total mendekati Rp1.600 triliun hanya untuk bayar kewajiban. Kalau pendapatan negara dari pajak sekitar Rp2.000 triliun, ya hampir 80 persen habis untuk utang,” jelasnya.
Ia menegaskan, saat pusat defisit, daerah tak mungkin luput dari imbas.
“Kalau pusat sakit, daerah jelas ikut kena panasnya,” ucapnya.
Namun, Purwadi menyoroti lemahnya transparansi pemerintah pusat soal arah penggunaan dana efisiensi.
“Kita tidak tahu larinya ke mana. Transparansi ini yang lemah,” kritiknya.
Menurut Purwadi, salah satu program yang terancam adalah GratisPol, kebijakan pendidikan gratis bagi siswa dan mahasiswa Bumi Etam. Tahun 2025, alokasi untuk program itu mencapai Rp750 miliar, dan diperkirakan melonjak ke Rp1,2 triliun pada 2026.
“Kalau beban sekarang saja berat, tahun depan lebih besar. Tanpa dukungan dana yang jelas, program ini bisa terganggu,” katanya.
Selain itu, pembangunan jalan tembus ke Mahakam Ulu senilai Rp200 miliar juga rawan tertunda.
“Padahal, infrastruktur dasar itu krusial untuk membuka keterisolasian daerah di ujung Kaltim,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar efisiensi jangan sampai memotong kebutuhan rakyat. Purwadi menjabarkan, Listrik, BBM, LPG, pendidikan, dan kesehatan, adalah contoh sektor kebutuhan dasar masyarakat.
“Jadi jangan disentuh efisiensi,” tegasnya.
Purwadi juga menuntut pejabat memberi teladan dalam berhemat. Jangan rakyat yang disuruh irit, tapi pejabat tetap belanja mobil baru atau rumah jabatan mewah.
“Hal ini jelas akan melukai keadilan publik,” pungkasnya.
Kekhawatiran senada datang dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menilai pemotongan TKD berisiko besar terhadap keberlangsungan fiskal daerah.
“Tahun ini potongannya 50 persen, bisa jadi tahun depan 75 persen. Ini jelas mengancam stabilitas daerah,” tegasnya.
Hasanuddin bahkan menyebut, bila tren itu berlanjut, bukan mustahil gaji aparatur sipil negara ikut terganggu. Karena itu, ia mendorong Pemprov untuk tidak bergantung pada pusat.
“Kita harus berani berdikari. Jangan hanya menunggu pusat. Potensi PAD besar, tinggal kemauan menagih, termasuk dari alat berat, tambang, dan perkebunan,” ucapnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan Pemprov belum bisa memastikan dampak langsung dari kebijakan tersebut sebelum ada penjelasan resmi pemerintah pusat.
Sri menyebut pemangkasan tahun ini juga dipakai untuk menutup kekurangan TKD pada 2024.
“Tanpa informasi resmi, kami tidak bisa segera menyesuaikan program,” katanya. (Din/Fch/Klausa)
