Samarinda, Klausa.co – BPN berkomitmen untuk mengamankan aset-aset negara, termasuk yang dimiliki oleh PT PLN (Persero). Salah satunya adalah dengan melakukan sertifikasi tanah-tanah milik PLN yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).
Kepala Kantor Wilayah BPN Kaltim-Kaltara Asnaedi mengatakan, targetnya adalah semua tanah milik PLN di kedua provinsi bisa tersertifikasi pada tahun 2024. Paling lambat, pada tahun 2025.
“Kami akan mengamankan aset-aset merah putih. Beberapa tahun lalu kami sertifikasi dan rupanya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan aset PLN,” katanya saat menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara BPN dan PT PLN (Persero) di Balikpapan, Rabu (2/8/2023).
Asnaedi menambahkan, BPN siap menyelesaikan semua yang ditargetkan oleh PT PLN Persero.
“Targetnya dari PLN selesai pada 2024, kami pun begitu punya target di 2024 semua tanah milik PLN di Kaltim dan Kaltara bisa terdaftar. Selambat-lambatnya pada 2025. Jadi setelah PKS, kami bergerak dan mulai dari Balikpapan. Harapannya, PKS ini membawa manfaat yang baik bagi kedua belah pihak,” ucapnya.
Sementara itu, Executive Vice President Legal Aset Properti dan Perizinan Terintegrasi PT PLN Persero Lindasari Hendayani mengungkapkan, target keseluruhan sertifikasi ataupun pengamanan aset PT PLN Persero di tahun 2023 sebanyak 5.836 persil untuk seluruh Indonesia.
“Hingga saat ini sudah terbit sebanyak 2.798 sertifikat, atau dengan persentase sebesar 48 persen dari target di tahun 2023. Sementara untuk target regional Kalimantan sebanyak 663 persil, telah terbit sekitar 266 sertifikat atau 40 persen sampai dengan Juni 2023,” jelasnya.
Lindasari juga menyampaikan, sejak penandatanganan PKS antara PT PLN Persero dan BPN sejak 2019, dari 106.000 persil, target yang dicapai dari tahun 2019 hingga saat ini sebesar 82 persen.
“Harapan kami pada semester II tahun 2023, pencapaian aset sertifikasi lebih dari 1.000 persil. Sehingga, sisa 2.000 aset lainnya bisa bersertifikat 100 persen dengan aman sesuai amanah dari Bapak Menteri. Targetnya pada 17 Agustus 2024 nanti, aset PLN 100 persen tersertifikasi,” tegasnya.
Lindasari juga menyebutkan, hari ini PT PLN Persero akan menerima sebanyak 60 sertifikat baru sejak 1 Juni-31 Juli 2023. Rinciannya, 3 sertifikat untuk BPN Kalbar, 25 sertifikat untuk BPN Kaltimra dan 32 sertifikat untuk BPN Kalsel.
“Terima kasih atas dukungan luar biasa ini. Sehingga, pada 17 Juli 2023 lalu, telah ditandatangani keputusan Menteri ATR/BPN tentang pemberian HGB PLTU 1 Kalbar di Mentawa seluas 19,8 hektar,” ungkapnya.
Lindasari berharap, kerja sama yang erat antara BPN dan PT PLN Persero ini bisa memberikan hasil yang positif bahkan saling menguntungkan. Kolaborasi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang dengan lebih baik lagi.
“Saya yakin kolaborasi kita ini akan mencapai tujuan bersama dalam membangun wilayah yang lebih baik lagi. Mohon dukungannya, karena kita ketahui di wilayah Kalimantan ini akan banyak pembangunan. Kami juga akan selalu Intens bekerja sama terkait percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” paparnya.
Lindasari menuturkan, sejak ditandatangani MOU antara direktur utama PLN dan menteri ATR/BPN di bulan Maret tahun 2023, telah terbit 23 KKPR, proyek strategis nasional maupun kegiatan berusaha sebagai persyaratan dasar perizinan berusaha PLN.
“Harapannya penerbitan KKPR bisa lebih efektif khususnya dalam hal asistensi pertimbangan teknis pertanahan. Sehingga, proyek PLN yang bertujuan untuk memajukan Negeri bisa segera terlaksana,” tuturnya. (Apr/Fch/Klausa)
