Samarinda, Klausa.co – Penyesuaian fiskal menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Anggota DPRD Samarinda, Viktor Yuan, meminta pemerintah bersama legislatif menyusun skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Viktor menilai keterbatasan ruang fiskal tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut perlu menjadi dasar untuk mengevaluasi kembali rencana program, terutama kegiatan yang masih memungkinkan ditunda demi mendahulukan kebutuhan yang lebih mendesak.
“Fiskal kita sedang ada penyesuaian, jadi kita harus lebih selektif. Jangan semua program dipaksakan. Pilih yang paling penting dan paling memberikan manfaat untuk warga,” ujar Viktor, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, penentuan prioritas menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa membebani kemampuan keuangan daerah. Pemerintah tidak harus merealisasikan seluruh program secara bersamaan, tetapi perlu memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki manfaat yang jelas.
Dia menegaskan, keputusan mengenai program yang didahulukan harus mempertimbangkan urgensi serta dampaknya terhadap kehidupan warga. Dengan pendekatan tersebut, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan prioritas di antaranya infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan tetap menyentuh kebutuhan masyarakat di tengah penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
Di sisi lain, Viktor mengingatkan bahwa penyusunan program pembangunan tidak dapat dilepaskan dari aspirasi masyarakat. Usulan yang disampaikan warga melalui kegiatan reses tetap perlu diperjuangkan agar kebutuhan di lingkungan masyarakat dapat masuk dalam perencanaan pemerintah.
Namun, ia menilai aspirasi tersebut harus diselaraskan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Artinya, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah dan DPRD perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus menentukan tahapan pelaksanaan setiap program.
Pendekatan ini dinilai penting agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada banyaknya program yang disusun, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjalankannya secara realistis.
Viktor juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai usulan yang dapat direalisasikan dalam waktu dekat dan program yang harus menunggu hingga anggaran memungkinkan.
Kejelasan tersebut diperlukan agar warga memahami pertimbangan di balik keputusan pemerintah, termasuk ketika suatu usulan belum dapat diwujudkan. Dengan demikian, penundaan program tidak semata-mata dipandang sebagai pengabaian aspirasi, melainkan bagian dari penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Aspirasi warga tetap kita perjuangkan, tapi kita harus realistis dengan kondisi anggaran. Mana yang bisa jalan tahun ini, mana yang harus ditunda, harus dijelaskan,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
