Klausa.co – Hari ini 55 tahun yang lalu, tepatnya 28 September 1966, Indonesia diterima kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah sebelumnya Indonesia memutuskan menarik diri untuk keluar dari PBB pada 20 Januari 1965.
Langkah tersebut diambil sebagai ungkapan protes terhadap lembaga internasional itu. Dilansir dari situs Nations Encyclopedia, Indonesia kali pertama menjadi anggota resmi PBB ke 60 pada 28 September 1950.
Masuknya Indonesia hanya kurang dari setahun, sejak pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar, posisi Indonesia di dunia internasional terus menguat.
Lalu langkah Indonesia mundur dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965, adalah bentuk protes kepada PBB yang mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Padahal ketika itu Indonesia sedang berseteru dengan negeri Melayu tersebut. Didasari dengan rasa kecewa Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia
Sebagai dampak dari marahnya, Presiden Soekarno mendirikan CONEFO pasca mundur dari PBB. Lembaga ini menjadi tandingan PBB, dimana anggotanya terdiri dari Republik Rakyat China, Korea Utara, dan Vietnam.
Kendati demikian, ketika pemerintahan Soekarno digantikan oleh Soeharto, dalam sebuah telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk kembali bergabung.
Permohonan tersebut diterima oleh Majelis Umum PBB, sehingga terhitung sejak 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB hingga hari ini.
Puncak Kemarahan Soekarno Terhadap PBB
Diketahui sejak awal, Presiden Soekarno merupakan sosok yang tidak sepenuhnya setuju dengan PBB. Seperti penilaiannya terhadap PBB yang dianggap tidak netral dengan membuat markas PBB di Amerika Serikat.
Sementara saat itu sedang terjadi perang dingin antara Amerika Serikat (Blok Barat) dengan Uni Soviet (Blok Timur). Soekarno pernah menyarankan markas PBB lebih baik di Jenewa atau benua lain yang netral, seperti Afrika atau Asia.
Selain itu, ketidaknetralan PBB juga terlihat ketika jabatan sekretariatan PBB selalu dipegang oleh orang Amerika Serikat. Sehingga muncul penilaian bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan PBB lebih condong untuk mengakomodasi kepentingan Barat.
Puncak akumulasi ketidaksukaan Soekarno kepada PBB terjadi ketika organisasi tersebut berencana memasukkan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 1964.
Tepat pada 7 Januari 1965 rencana itu ternyata dilakukan oleh PBB. Di hari itu juga, Soekarno mendeklarasikan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Konfrontasi Indonesia-Malaysia menjadi salah satu alasannya.
Seperti diketahui, kala itu Malaysia ingin membuat Federasi Malaya, atau dikenal dengan Persekutuan Tanah Melayu. Federasi ini menggabungkan Borneo Utara, Sarawak, Sabah, dan Singapura untuk dijadikan satu negara baru.
Setelah diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada 1956, Soekarno menilai bahwa yang dilakukan oleh Malaysia merupakan salah satu proyek kolonialisme Barat yang akan mengancam eksistensi Indonesia yang baru merdeka.
Seperti dilansir dari laman Kompas.com, Soekarno khawatir Federasi Malaya akan jadi pangkalan militer Barat di Asia Tenggara yang menurutnya akan mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
Ditulis Tirto, Soekarno menganggap bahwa Inggris akan menggunakan negara baru itu untuk mengetatkan kontrol dan kekuasaannya. Dengan kata lain, mereka akan melanjutkan kolonialisme gaya baru.
Untuk diketahui, Indonesia—atau saat itu disebut Hindia Belanda—memang sempat dijajah oleh Inggris pada 1811-1816. Kesabaran Soekarno hampir habis ketika PBB berencana menjadikan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 1964.
Pada 1 Desember 1964, wakil Indonesia di PBB akhirnya menyampaikan pernyataan kepada Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, tentang keinginan negeri ini untuk keluar dari PBB jika organisasi tersebut tetap menjalankan rencana dan niatnya itu.
Namun Ancaman itu tak membuahkan hasil. Malaysia sah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 7 Januari 1965. Saat itu juga Soekarno mengeluarkan pernyataan deklarasinya.
Tetapi baru pada 20 Januari 1965, Menteri Luar Negeri RI, Soebandrio, mengirimkan surat resmi yang berisi pengunduran diri Indonesia dari PBB.
Keluarnya Indonesia dari PBB juga membuat negeri ini juga menarik diri dari badan-badan khusus PBB lainnya seperti Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UN Educational, Scientific, and Cultural Organization) serta Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Setelah Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB, kondisi Indonesia menjadi terasingkan dari hubungan bersama negara-negara lain.
Keluarnya Indonesia dari PBB membuat ruang gerak Indonesia menjadi lebih sempit. Akibatnya, Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan serta kepentingan nasionalnya yang tidak dapat dilakukan sendiri.
Indonesia membutuhkan bantuan dari negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Dampak lainnya, Indonesia kehilangan bantuan dana sebesar 50 juta dolar AS dari organisasi internasional tersebut.
Tidak ada yang bisa menahan Indonesia kala itu. Lantaran PBB juga tidak memiliki peraturan jelas terkait kasus pengunduran diri suatu negara yang dilakukan secara sukarela. Yang ada hanya peraturan pencabutan keanggotaan yang dilakukan oleh PBB sendiri.
Indonesia Mengakhiri 20 Bulan Absen dari PBB
Indonesia dikepemimpinan Soeharto, menyatakan keinginannya untuk kembali bergabung ke dalam keanggotaan PBB. Keinginan Indonesia untuk kembali ke PBB disampaikan melalui pesan yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 19 September 1966.
Pesan keinginan Indonesia untuk kembali bergabung dalam PBB disambut hangat oleh Majelis Umum PBB pada 28 September 1966.
Setelah dilakukan perundingan oleh Presiden Majelis Umum PBB, Abdul Rahman Pazhwak, Indonesia dinyatakan kembali bergabung dalam PBB pada 28 September 1966.
Abdul Rahman Pazhwak mengatakan bahwa kecuali ia mendengar keberatan, ia berasumsi kembalinya Indonesia bergabung dalam PBB adalah kehendak keanggotaan.
Indonesia harus melanjutkan partisipasi penuh dalam kegiatan PBB dan bahwa Sekretaris Jenderal dapat melanjutkan dengan cara yang telah diuraikan.
Dengan tidak adanya keberatan dari anggota lainnya, Presiden Pazhwak kemudian mengundang para wakil Indonesia untuk duduk di Majelis Umum. Indonesia langsung melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 Sidang Majelis Umum PBB.
Saat itu, Indonesia mengirimkan lima perwakilannya, mereka adalah Adam Malik, Laksamana Udara Rumin Nuryadin, M Yusuf, LN Palar dan Ruslan Abdulgani.
Bentuk sambutan baik dari PBB terhadap kembalinya Indonesia dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB tahun 1971.
Tidak hanya itu, Indonesia juga kembali memperbaiki hubungannya dengan beberapa negara, seperti Malaysia, India, Filipina, Thailand, Australia, dan beberapa negara lainnya. Sejarah mencatat, hanya Indonesia satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB.
(Tim Redaksi Klausa)
