Samarinda, Klausa.co – Serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur (PUPR Kaltim) hingga Agustus 2025 baru mencapai 27 persen.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, AM Fitra Firnanda, menyebut keterlambatan ini dipengaruhi proses lelang yang baru dimulai pada Maret, setelah masa transisi pemerintahan di Februari.
“Sejumlah kegiatan juga mengalami penyesuaian program, sehingga lelang dini tidak bisa dilakukan,” jelasnya, Selasa (26/8/2025).
Meski begitu, Fitra memastikan seluruh proyek strategis tetap berjalan. Ia menyebut, realisasi fisik sudah mencapai 32 persen, tandanya pembangunan terus bergerak.
Ia menjelaskan, pada 2025 Dinas PUPR Kaltim mendapat alokasi Rp3,2 triliun. Anggaran terbesar dialokasikan untuk jalan provinsi, namun sejumlah ruas non-status juga dikerjakan, termasuk akses Tering-Ujoh Bilang yang menghubungkan Kutai Barat dengan Mahakam Ulu.
“Meski bukan jalan provinsi, tetap kami kerjakan bersama kementerian dan balai, karena penting untuk membuka isolasi Mahulu. Tahun ini anggarannya Rp200 miliar dan tahun depan Rp160 miliar,” kata Fitra.
Terkait kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat, Fitra mengakui ada pengurangan sekitar Rp200 miliar pada anggaran PUPR 2025.
Menurutnya, beberapa proyek pun harus disesuaikan, salah satunya pembangunan jalan Ring Road menuju Bandara APT Pranoto yang ditunda karena masih ada akses jalan alternatif.
“Mahulu lebih mendesak karena aksesnya terbatas, sehingga prioritasnya lebih tinggi. Ring Road sebenarnya sudah tahap fisik, bukan lagi perencanaan, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan pembangunan tetap harus berjalan meski menghadapi pemangkasan anggaran pusat. Ia menekankan efisiensi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Harus tetap ada proses walaupun bertahap. Jalan yang 100 kilometer bisa dibangun dulu 50 kilometer. Yang penting ada progres,” tegas Abdulloh.
Meski dua proyek strategis yakni akses Ujoh Bilang di Mahulu dan jalan ke Bandara APT Pranoto ditunda, Abdulloh menepis anggapan pembangunan akan berhenti.
Menurutnya, DPRD masih menunggu kepastian detail dari pemerintah pusat terkait bentuk efisiensi yang diterapkan.
“Jadi kami belum berani bahas detailnya sebelum ada keputusan resmi dari pusat,” ujarnya. (Din/Fch/Klausa)
