Samarinda, Klausa.co – Isu kewajiban membeli buku Mengubah Nasib, biografi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud di sejumlah sekolah memantik perbincangan. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menegaskan praktik semacam itu tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan.
“Buku nonkurikulum tidak bisa diwajibkan. Saya dosen juga, tidak pernah mewajibkan mahasiswa membeli buku. Cukup saya sebutkan referensi, selebihnya mereka bebas memilih. Boleh beli, cari ebook, atau baca di perpustakaan,” ujar Armin, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, penyediaan buku justru menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, terutama untuk sekolah negeri.
“Kalau seragam dan makan saja gratis, mestinya buku pun begitu. Jangan sampai muncul kesan dipaksa membeli, apalagi karena penulisnya pejabat publik. Itu rawan konflik kepentingan,” tambahnya.
Armin juga menyoroti potensi adanya arahan terselubung di sekolah untuk mendorong siswa membeli. Ia menekankan, jika tidak relevan dengan kurikulum, sebaiknya buku tersebut didonasikan saja ke perpustakaan.
“Kalau dipaksakan, bisa dianggap kampanye dini. Dunia pendidikan harus tetap netral,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud buka suara terkait isu tersebut. Ia menyebut Mengubah Nasib adalah buku biografi pribadinya yang terbit sekitar 2020 atau 2021, dan tidak mengetahui soal penjualan di sekolah.
“Itu buku pribadi. Waktu itu Pak Armin baca, lalu tertarik untuk memperbanyak. Saya kasih satu eksemplar sebagai hadiah. Setelah itu saya tidak tahu soal penyebarannya. Kalau sekarang dijual, saya enggak tahu. Saya juga tidak terima royalti,” jelasnya.
Hasanuddin menegaskan isi bukunya lebih menekankan pesan inspiratif tentang perjuangan hidup.
“Nasib seseorang tidak bisa diubah oleh orang lain, kecuali dirinya sendiri. Kalau memang bisa menginspirasi anak-anak muda, saya bersyukur. Dibaca saja sudah cukup,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
