Samarinda, Klausa.co – Senin siang (9/12/2024), Gedung B DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dipenuhi oleh para legislator yang mengikuti Rapat Paripurna ke-8. Suasana rapat berubah serius ketika anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Sabaruddin, memaparkan hasil reses masa sidang I tahun 2024. Laporan tersebut, seperti membuka lembaran penuh masalah yang dihadapi masyarakat Kaltim, mulai dari infrastruktur dasar hingga isu-isu sosial yang kian mendesak.
“Infrastruktur di pedalaman masih jauh dari kata memadai,” kata Sabaruddin, membuka paparannya.
Ia menyebutkan banyak wilayah di pedalaman Katim masih kesulitan mengakses fasilitas dasar seperti jalan, penerangan umum, dan jembatan penghubung antar daerah.
Jalan raya Samarinda-Bontang, salah satu jalur utama di provinsi itu, juga menjadi titik kritis yang memerlukan perhatian segera. Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar hambatan fisik, tetapi juga menjadi faktor yang memperlambat roda perekonomian masyarakat.
“Beberapa wilayah bahkan hampir tidak bisa dijangkau, yang tentu berdampak besar pada distribusi hasil pertanian dan komoditas lainnya,” ujar Sabaruddin.
Namun, persoalan tak berhenti di infrastruktur. Kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong, menghadapi tantangan berbeda. Peningkatan jumlah penduduk telah menambah kompleksitas masalah perkotaan seperti kemacetan, banjir, dan buruknya pengelolaan sampah.
“Peningkatan populasi setiap tahun membuat tantangan ini semakin sulit diatasi,” jelasnya.
Pemerintah daerah, menurutnya, harus segera merumuskan kebijakan komprehensif agar masalah ini tidak semakin memburuk.
Laporan reses itu juga menyoroti sektor pertanian dan perikanan. Para petani masih bergulat dengan keterbatasan sarana, mulai dari irigasi sawah hingga pupuk yang sulit didapat. Para nelayan, di sisi lain, kekurangan kapal dan alat tangkap yang memadai untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka.
Sementara itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit memunculkan keresahan baru di masyarakat. Dampaknya terhadap lingkungan, seperti kerusakan lahan dan berkurangnya debit air tanah, menjadi isu yang tak bisa diabaikan.
“Masyarakat khawatir kondisi lingkungan akan semakin terpuruk akibat ekspansi ini,” ungkapnya.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, kemiskinan dan stunting menjadi masalah yang terus menghantui masyarakat Kalimantan Timur. Banyak warga masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, sementara harapan mereka tertuju pada kebijakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup.
“DPRD mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur,” tegas Sabaruddin menutup pemaparannya. (Yah/Fch/Klausa)
