Samarinda, Klausa.co – Program pendidikan tinggi tanpa biaya alias Gratispol yang belum lama ini diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menunjukan angin segar bagi kalangan pelajar dan orang tua di Benua Etam. Namun, setelahnya justru muncul catatan penting dari akademisi soal perlunya pengawasan yang ketat.
Salah satunya disampaikan Prof. Susilo, Guru Besar FKIP Universitas Mulawarman (Unmul), yang mengingatkan bahwa keberhasilan program bukan hanya soal niat baik dan regulasi. Selain itu juga terletak pada pelaksanaan teknis yang konsisten dalam penerapan.
“Semua program, termasuk Gratispol, perlu diawasi dalam hal implementasinya. Pergub sudah disiapkan, itu bagus sebagai pijakan hukum, tapi pengawasan di tingkat lapangan tetap krusial,” ujarnya saat dihubungi, Senin (7/7/2025).
Ia menegaskan, bahwa setiap perguruan tinggi penerima program ini perlu menyiapkan sistem internal yang andal, terutama dalam aspek pembiayaan dan pengelolaan bantuan dari pemerintah provinsi.
“Kampus harus punya format yang kuat dalam mendukung pembiayaan dan pembayaran bantuan. Jangan hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga proaktif membangun sistem yang akuntabel,” tambahnya.
Tak hanya itu, Prof. Susilo menyoroti pentingnya keberadaan tim pelaksana beasiswa atau tim teknis di lapangan yang bertugas memastikan bantuan benar-benar sampai ke mahasiswa yang berhak, sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
Menanggapi kekhawatiran publik soal keberlanjutan program, ia menyatakan optimistis program Gratispol dapat berjalan lancar selama komitmen politik dan kesiapan teknis terus dijaga.
“Kalau sudah masuk dalam komitmen kebijakan, dan persiapan berjalan matang, potensi mangkrak sangat kecil. Tapi tetap harus ada antisipasi untuk skenario terburuk. Perlu ada kesiapan administratif dan keuangan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Susilo menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan termasuk DPRD, masyarakat sipil, hingga kalangan kampus, untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan.
“Gratispol hanya akan berhasil bila dijalankan dengan komitmen dan diawasi secara terbuka oleh semua pihak. Pengawasan tak bisa diserahkan pada satu lembaga saja,” tegasnya. (Din/Fch/Klausa)
